JAKARTA (KRjogja.com) - Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kantor wilayah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk bekerja keras secara nyata guna mempercepat proses sertifikasi tanah yang hingga kini jumlahnya masih di bawah 60 persen secara nasional.
“Saya minta seluruh jajaran kanwil BPN kerjakan secepat-cepatnya kalau ingin diminta layanan sertifikat. Kerja siang malam, kerja kantor pertanahan,†kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Selain itu, Presiden juga menegaskan pentingnya reformasi pelayanan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional dengan mengedepankan unsur kecepatan.
“Saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh BPN diperbaiki total dengan sistem yang baik dengan kecepatan yang baik, dan tidak ada yang namanya pungutan-pungutan,†ujarnya.
Menurut Presiden, ada sekitar 120 juta hektar tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikasi dan saat ini baru 46 juta hektar yang sudah disertifikatkan.
“Indonesia 71 tahun merdeka yang sudah diselesaikan baru 46 juta, masih 60 persen lebih yang belum yang belum selesai di seluruh Indonesia,†imbuhnya.
Presiden pun menargetkan pada tahun 2017 untuk menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat, kemudian meningkat menjadi 7 juta sertifikat di tahun 2018, dan 9 juta sertifikat di tahun 2019. Ia pun berjanji akan mengecek secara langsung realisasi program sertifikasi tersebut.
“Saya ingin mengecek langsung, kontrol langsung. Kalau nanti tahun depan 5 juta, saya ingin lihat langsung 5 juta yang mendapat sertifikat,†ucapnya.(*)
