JAKARTA (KRjogja.com) - Dua agenda dijalani Presiden Joko Widodo padai Minggu, (13/11/2016). Mengawali aktivitasnya, presiden terlebih dahulu menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Setelahnya, Presiden juga hadir dalam acara Silaturahim Peserta Rapimnas Partai Amanat Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta.
Banyak hal dibicarakan Presiden Joko Widodo ketika memberi sambutan di kedua acara tersebut. Mulai dari persaingan global, kondisi perekonomian nasional, hingga yang belakangan menjadi perbincangan hangat, yakni proses hukum kasus dugaan penistaan agama.
Di hadapan para peserta Rapimnas, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya akan tetap berpegang teguh pada prinsip yang telah dianutnya sejak awal. Ditegaskannya, bahwa ia tak akan sekalipun mengintervensi sebuah proses hukum di Indonesia yang sedang berjalan.
"Kalau saya disuruh mengintervensi, ya tidak mau. Begitu sekali saya mengintervensi sebuah proses hukum, yang lain-lain pasti akan datang kepada saya," tegasnya.
Berbicara tentang proses hukum yang sedang berjalan, perhatian orang memang mungkin akan langsung tertuju kepada persoalan gelaran Pilkada DKI Jakarta. Maka itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo seakan mengingatkan bahwa hiruk pikuk Pilkada sejatinya tak hanya ada di Jakarta saja. Pilkada 2017 mendatang berlangsung serentak di 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota atau 101 daerah. Daerah-daerah lainnya tersebut dinilai juga membutuhkan pengawasan pelaksanaan Pilkada yang sama besar dengan Ibu Kota.
"Jadi kenapa energi konsentrasi kita habis hanya di Jakarta? Apa kalkulasinya? Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum ya sudah, serahkan kepada proses hukum," terangnya.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap menjamin bahwa proses hukum yang kini sedang berlangsung tersebut akan dilakukan secara cepat, tegas, dan transparan. Selain itu, di tengah perbedaan pandangan yang ada, dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia.
"Jangan sampai kita menjadi terpecah belah. Kebersamaan kita sebagai bangsa menjadi rusak, tidak utuh, gara-gara persoalan yang itu sudah diproses dalam wilayah hukum," ujarnya.
