Point kedua, Menpar menjelaskan, Index Bisnis Environment Indonesia itu sangat memalukan, yakni nomor 70 dari 141 negara. Pariwisata Indonesia kalah jauh dibandingkan Thailand, Malaysia, bahkan dengan Singapura. Jumlah turis mancanegara di Indonesia tahun lalu hanya 10 juta, bandingkan dengan Malaysia sebanyak 27 juta, dan Thailand 30 juta. “Di pariwisata pendapatan devisa kita hanya USD 10 Miliar, kalah jauh dengan Malaysia yang USD 21 M, dan Thailand USD 42 M,†beber Arief.
Padahal, potensi destinasi wisata Indonesia juah lebih bagus dan indah dibanding dengan negara tetangga. Mengapa? Menurut Menpar Arief, ketika potensi besar tetapi hasilnya minimalis, pasti ada persoalan mendasar di sector ini. “Dan itu adalah regulasi. Aturan yang menjerat dan mengikat-ikat kita itulah yang harus dibenahi. Jumlah peraturan di tanah air itu ada 42 ribu, dan banyak yang tabrakan antar satu dengan lainnya,†ungkapnya.
Poin ketiga, Menpar Arief sekaligus menjelaskan soal Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada Imigrasi dan Kemenkumham. “Kita harus out world looking. Melihat apa yang dilakukan oleh kesuksesan pihak lain. Singapore dan Malaysia itu sudah lebih dari 150 negara Bebas Visa jauh sebelum Indonesia membuka pintu lebar-lebar buat wisman. Kita jauh terlambat dalam hal Visa Fasilitation, atau dalam pantauan Competitiveness Index versi World Economic Forum, maka international openness kita rendah,†kata pria asal Banyuwangi, sambil memberi ilustrasi dalam bisnis telekomunikasi itu.
Bisnis di telco itu bukan di starpack atau kartu perdana. Tetapi di pulsa. Sama dengan tourism. Bisnisnya bukan di harga Visa, USD 35 per lembar. Namun, bisnisnya ada di spending wisman yang menurut hituangan UNWTO wisman ke Indonesia itu membelanjakan USD 1.200 per kepala.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyambut sangat baik kerja sama dengan Kemenpar itu. Untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia, perlu ditingkatkan sinergitas antar kementerian dan para stakeholder agar berjalan dengan baik. “Semua kementerian dan stakeholder harus mempersiapkan infrastruktur dan perangkat pendukung lainnya agar para wisatawan dapat menikmati potensi wisata Indonesia secara optimal,†kata Yasonna.
Menkumham menyatakan siap membantu Kemenpar mendapatkan data wisatawan asing yang ada di Indonesia. “Kami akan bergandengan tangan dengan Kemenpar, apa yang bisa kami bantu akan kami lakukan," ucap Yasonna.(*)
