KRjogja.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima surat presiden (Surpres) terkait penggantian calon panglima TNI. Melalui surat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
Terkait dengan hal itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, nantinya akan dilakukan fit and proper test terlebih dahulu pada pekan depan.
"Kalau Bamus belum. Tapi Bamus minggu ini. Jadi kalau enggak hari ini besok atau lusa, pokoknya minggu ini. Awal pekan depan kita langsung fit and proper," kata Meutya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Baca Juga: Gibran Sudah Tidak Jadi Bagian dari PDIP Solo
Lalu, terkait dengan pengesahan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI diserahkan kepada pimpinan DPR RI.
"Kalau pengesahan nanti itu ranah pimpinan DPR, mau dibawa ke paripurnanya kapan. Tapi kan kalau lihat prosesnya 21 hari berarti ya sebelum di tanggal 21," ujarnya.
Kemudian, untuk fit and proper test nanti diharapkan akan selesai dalam satu hari saja. Sehingga, bisa langsung melakukan verifikasi seperti melihat kediaman atau rumah dari eks Wakasad.
"Oh kalau fit and proper iya. Mudah-mudahan selesai satu hari. Kalau memang selesai satu hari, kita juga akan, biasa kan, verifikasi faktual untuk melihat kediaman beliau," jelasnya.
Baca Juga: Dua Wanita Penyalur Pekerja Migran Ilegal Ditangkap
"Jadi itu kita selesaikan semuanya minggu depan. Mudah-mudahan di awal minggu sudah beres semua kalau yang di Komisi I," sambungnya.
Meutya yang merupakan kader dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini ingin agar Agus dapat bersifat netral dalam tahapan Pemilu saat nanti resmi menjabat sebagai Panglima TNI.
"Beliau kan sebenarnya sudah lama ya, dari dulu. Wakasad juga cukup lama kita kenal dan Dandim, Danrem, Pangdam. Jadi rata-rata kalau track record, kemampuan, kompetisi itu sudah selesai lah karena sudah ditunjukkan dari posisi jabatan beliau yang sudah beliau jalankan," ungkapnya.
Baca Juga: Santri Ganjar Borong Dagangan UMKM dan Dibagikan Ke Warga
"Tinggal nanti ke depan bagaimana ini menjadi pemilu, netralitas pemilu seperti apa, profesionalisme TNI seperti apa, karena kita juga consent modernisasi alutsista. Tapi juga bagaimana sumber daya prajurit kita ini lebih profesional. Kurang lebih seputar itu," pungkasnya.(*)
