Krjogja.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada bulan Oktober 2023 anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 0,7 triliun. Atau sekitar 0,003 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pada periode yang sama di tahun 2022 APBN defisit 0,88 persen terhadap PDB.
“Pada Oktober 2023 anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar 0,7 triliun. Atau sekitar 0,003 persen dari PDB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara konferensi pers APBNKita di Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Dikatakan, defisit tersebut berasal dari selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara. Pendapatan negara hingga Oktober 2023 mencapai Rp 2.240,1 triliun atau sudah mencapai 90,9 persen dari target.
Baca Juga: Hamas Siap Angkat Senjata Jika Israel Langgar Gencatan
Pendapatan ini meningkat sebesar 2,8 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun laku atau year on year (yoy). Sementara belanja negara pada bulan Oktober 2023 mencapai Rp 2.240,8 triliun atau sudah mencapai 73,2 persen dari pagu anggaran.
Belanja ini turun 4,7 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau yoy. Sementara keseimbangan primer mencapai Rp 365,4 triliun, sedangkan realisasi penerimaan perpajakan Rp 1.744,55 triliun atau 86,31 persen dari target atau tumbuh 2,49 persen (yoy).
Realisasi penerimaan hibah Rp 1,37 triliun, tumbuh 124,15 persen (yoy). Ditambahkan, realisasi nelanja negara mencapai 73,20 persen terhadap pagu, terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat Rp 1.572,23 triliun, 69,99 persen terhadap pagu atau terkontraksi 5,94 persen (yoy).
Realisasi tersebut terdiri atas realisasi belanja K/L Rp768,67 triliun, 76,80 persen terhadap pagu atau naik 1,93 persen (yoy) dan realisasi belanja non-K/L Rp803,55 triliun, 64,51 persen terhadap pagu atau turun 12,40 persen (yoy).
Sedangkan realisasi transfer ke daerah Rp 668,55 triliun, 82,06 persen terhadap pagu atau turun 1,57 persen (yoy). Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp168,51 triliun, 28,17 persen terhadap target.
Baca Juga: Duta Besar Belgia Kunjungi PT Pindad
Sri Mulyani juga mengatakan, penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil membukukan penerimaan Rp 1.523,70 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 83,80 persen dari target pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023.
Target penerimaan pajak meningkat 5,83 persen dari target APBN Perpres Nomor 130/2022. Kenaikan tersebut ditetapkan melalui penerbitan Perpres Nomor 75/2023 tentang perubahan atas Perpres Nomor 130/2022 yang mengatur rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023.
“Capaian tersebut mengonfirmasi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada triwulan III tahun 2023. Namun, tingkat pertumbuhan menjelang akhir tahun 2023 tersebut menandai normalisasi penerimaan pajak terjadi,” tegasnya.
Sri Mulyani juga mengatakan, saldo kas masih cukup tinggi, perlu percepatan belanja dan investasi. Saldo kas per 31 Oktober 2023 sebesar Rp 524,59 triliun, atau saldo ini turun Rp 64,37 triliun dari akhir September 2023.
