Shofa juga mengutip kata tokoh pers PK Ojong (alm), tugas pers bukanlah menjilat penguasa, tetapi mengritik penguasa.
"Dengan keprofesionalan dan keindependensian wartawan, sebagian masalah telah teratasi," tambah Shofa.
Mengawal Jurnalistik Indonesia
Saat menutup kegiatan dua hari ini, Direktur Lembaga UKW PWI Pusat Firdaus Komar menekankan, adanya peserta yang kompeten dan belum kompeten merupakan satu proses yang memang harus dilalui. Uji kompetensi merupakan upaya dari PWI untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dan bentuk tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Peserta yang sudah dinyatakan kompeten diharapkan tetap mengawal jurnalistik di Indonesia.
"Yang belum kompeten ini adalah bagian dari proses untuk mendapatkan kompetensi," ujar Firko, sapaan akrabnya.
Pada penyelenggaraan UKW PWI Pusat dengan BUMN ini, kata Firkom, ada 21 perusahaan yang terlibat untuk menyokong uji kompetensi wartawan. DIY adalah yang ketujuh dari rangkaian yang digelar di 38 provinsi di Indonesia dalam penyelenggaraan UKW PWI-BUMN.
BUMN bersedia membantu peningkatan kualitas wartawan karena mereka juga ingin produk jurnalistik yang dibuat wartawan itu berkualitas, sehat, bagus. Berita yang dibuat tidak abal-abal karena mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
Baca Juga: Bocoran Film Horor 'Kereta Berdarah', Cerita Mengerikan Itu Dimulai dari Gerbong
Selain itu Firko mengatakan, seluruh peserta UKW PWI-BUMN berkesempatan mengikuti lomba kompetisi jurnalistik dengan memperebutkan total hadiah Rp 50 juta. UKW PWI-BUMN digelar di seluruh PWI se-Indonesia termasuk satu daerah khusus yaitu PWI Surakarta. Kompetisi jurnalistik sudah dimulai ketika dilakukan UKW PWI-BUMN serentak di tiga daerah, 28-29 Desember 2023. Ketiga daerah tersebut yakni Manado yang diselenggarakan PWI Sulawesi Utara, Kupang oleh PWI Nusa Tenggara Timur, dan Banda Aceh oleh PWI Provinsi Aceh.
Secara teknis mengenai kompetisi jurnalistik bagi peserta UKW PWI-BUMN ini, menurut Firko, wajib memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Tema tulisan lomba yaitu 'Peran BUMN terhadap Kemajuan Pers Melalui UKW'. Karya jurnalistik yang diikutkan dalam lomba berupa feature, panjang tulisan minimal 1.500 kata, dikirimkan ke tautan yang telah disediakan oleh admin PWI Pusat dengan waktu maksimal tiga hari setelah pelaksanaan UKW yang digelar di masing-masing daerah.
Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS yang juga salah satu penguji, menyebutkan, dengan penyelenggaraan UKW oleh PWI DIY ini, jumlah wartawan di bawah PWI yang sudah dinyatakan kompeten hingga saat ini mencapai 18.746 orang. Jumlah akan terus bertambah karena tahun ini PWI bekerja sama dengan Kementerian BUMN menyelenggarakan UKW di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah yang kompeten sampai UKW nasional ke-778 kemarin tercatat 18.746 orang. Sedangkan jumlah yang kompeten dari UKW ke-779 secara nasional di Yogyakarta atau yang ke-10 yang diselenggarakan PWI DIY ini 27 orang.
Sehingga total wartawan yang sudah kompeten UKW secara nasional adalah 18.773 orang.
Titis Widyatmoko, peserta yang berhasil lulus, merasa bersyukur mengikuti UKW ini. Setelah sebelumnya pada jenjang Muda dan naik ke Madya, dari UKW ini Titis bisa menimba banyak ilmu yang sangat bermanfaat untuk menjalankan profesi. Dia berharap bisa ikut UKW lagi menuju jenjang Utama bila persyaratan waktu sudah memungkinkan.
Tak Menggerus Independensi
Menyikapi dukungan BUMN dalam penyelenggaraan UKW PWI, Hudono menyebut tak dapat dimaknai sebagai upaya untuk menggerus kebebasan atau independensi pers. Kontribusi BUMN dalam penyelenggaraan UKW, baik berupa 'support' dana maupun fasilitas lain harus dimaknai sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. BUMN membutuhkan sosialisasi program lewat media massa lewat konten atau tulisan berkualitas, informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu hanya bisa dicapai melalui wartawan yang memang memiliki kompetensi di bidang jurnalistik.
"Dalam konteks itulah kehadiran pers 'mainstream' yang digawangi wartawan profesional sangat dinanti," kata Hudono yang juga menjadi penguji UKW.
Di sisi lain, pers juga membutuhkan dorongan dan bantuan masyarakat, termasuk BUMN, untuk bisa eksis di tengah kerasnya persaingan media massa. Kontribusi tercermin dalam 'support' iklan, pariwara, berita komersial, atau sejenisnya. Termasuk pula, dukungan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan, seperti UKW, pelatihan jurnalistik, dan berbagai kegiatan lain.
"Kami berterima kasih atas dukungan BUMN yang diberikan untuk pelaksanaan UKW ini," tambahnya.
Kerja sama yang demikian, tutur Hudono, tak akan menghilangkan kodrat pers sebagai 'watchdog' yang secara filosofis memiliki fungsi kontrol sosial. Konkretnya, kerja sama PWI dengan BUMN tak bisa mereduksi fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta fungsi bisnis. (Effy Widjono Putro, Wartawan Kedaulatan Rakyat)
