Krjogja.com - SURABAYA - Para Rektor maupun Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) sangat resah dengan kondisi di tanah air atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi jelang pemilu. Hal ini mendorong APTIK untuk menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil.
"Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia," tegas Koordinator Jaringan Pimpinan Perguruan Tinggi APTIK, Dr G Sri Nurhartanto SH LLM yang juga Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (03/02/2024).
Baca Juga: Konser Ed Sheeran di Malaysia Terancam Batal Terkait Isu LGBT
APTIK sepakat untuk menyatakan sikap mengenai keberlangsungan Pemilu 2024. APTIK meminta presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Kemudian Penyelenggara pemilu menjunjung tinggi azas pemilu yang luber jurdil untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun.
"Aparat negara baik ASN, TNI maupun Polri selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu," tandasnya.
Baca Juga: Ibu-ibu Tolak Tawaran Umroh Gus Iqdam, Ternyata Ini Dia Alasannya
Selanjutnya negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya.
"Semua Perguruan Tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum," pungkasnya. (Vin)
