Evaluasi Pemilu 2024, Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo: Tidak Ada Isu Politik Identitas, Lebih Damai

Photo Author
- Selasa, 5 Maret 2024 | 18:12 WIB
Wibowo Prasetyo (Foto Kemenag)
Wibowo Prasetyo (Foto Kemenag)

Krjogja.com - JAKARTA - Momok menakutkan terkait politik identitas yang pernah terjadi dalam Pemilu 2019, ternyata tidak terjadi pada tahun ini dalam Pemilu 2024.

Pandangan tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo. Mantan Wakil Sekjen GP Anshor ini menilai gesekan yang terjadi karena politik identitas selama pemilu 2024 bisa diminimalisir. Pemilu kali ini berjalan damai dan menyenangkan.

“Saya kira residu atau perpecahan akibat perbedaan dan politik identitas pada pesta demokrasi kali ini sangat kecil. Pada tahun ini saya lihat baik baik saja, tidak ada yang signifikan dalam menggunakan identitas keagamaan,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan pada media gathering Balitbangdiklat di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Menurut Wibowo, konsep moderasi beragama sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat dinilai sudah semakin dewasa. Sehingga imbauan yang telah disampaikan Menteri Agama terkait tidak menggunakan politik identitas pada pesta demokrasi kali ini sampai pada masyarakat.

Ia mencontohkan, bahwa Menag juga mengeluarkan surat edaran terkait khotib jumat yang diimbau untuk menyebarkan pesan-pesan kedamaian menjelang pemilu. “Itu salah satunya dari Bimas Islam, bimas-bimas yang lain juga melakukan hal yang sama guna menjaga kedamaian saat pemilu,” uca Wibowo.

“Imbauan yang disamapaikan pak Mentari saya rasa mengena di masyarakat. Buktinya tidak ada satu pun yang perlu dikhawatirkan, dan saya rasa semuanya masih dalam batas normal,” ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Badan Litbang dan Diklat kemenag Amien Suyitno. Ia mengatakan bahwa sejak 2022 Menag sudah mengimbau kepada seluruh jajarannya agar bersuara tunggal melawan politik identitas.

“Akhirnya kita membuat outlook yang salah satunya adalah bagaimana menekan politik identitas dengan program yang beringan dengan apa yang sudah dilakukan Balitbang Diklat,” tukasnya.

“Suka tidak suka terbukti, tahun 2024 nyaris tidak ada satu pun politik identitas. Artinya, gerakan Gusmen itu berdampak terhadap suasana pemilu 2024. Kondisi ini jauh berbeda dengan 2019. Saya yakin ada korelasinya kebijakan Menteri dengan suasana 2024 dan kegiatan moderasi beragama yang sedang terjadi,” ujarnya. (*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Primaswolo Sudjono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

GKR Hemas Dukung Ulama Perempuan di Halaqoh KUPI

Rabu, 17 Desember 2025 | 22:20 WIB

1.394 KK Ikut Penempatan Transmigrasi Nasional 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 10:30 WIB

Airlangga Hartarto Usulkan 29, 30, 31 Desember WFA

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:56 WIB
X