Krjogja.com — Bogor — Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Mulilateral Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bobby Wahyu Hernawan mengatakan, secara kumulatif realisasi belanja aksi perubahan iklim pemerintah sejak tahun 2016 hingga 2022 mencapai Rp 569 triliun atau 37,9 miliar dolar AS.
“Atau pengeluaran belanja aksi perubahan iklim dari 2016-2022 rata rata Rp 81,3 triliun per tahun atau 5,4 miliar dolar AS per tahun atau 3,5 persen dari APBN;” kata Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Mulilateral Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bobby Wahyu Hernawan, dalam acara Media Gathering Kemenkeu “ Peran Kemenkeu dalam mendukung penanganan perubahan iklim, di Bogor 29-30 Mei 2024.
Baca Juga: Artotel Sajikan Hidangan Lokal Tradisional dalam 'Semesta Daharan'
Dikatakan, adapun komposisi dan total anggaran perubahan iklim berdasarkan aksi tahun 2016-2022 antara lain, untuk mitigasi mencapai Rp 332,84 triliun atau 58,4 persen. Ini untuk penurunan emisi gas rumah kaca terhadap baseline untuk industri hijau, pengelolaan limbah, energi dan transportasi.Untuk adaptasi sebesar Rp 214,2 triliun atau 37,6 persen yakni untuk penurunan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif dan pengurangan kerugian ekonomi air dan kesehatan.
Adapun co benefit sebesar Rp 22,4 triliun atau 3,9 persen, output berupa kegiatan mitigasi dan adaptasi secara bersamaan untuk sektor kehutanan, pertanian, kelautan dan pesisir.
Dipaparkan, kebutuhan pendanaan aksi mitigasi berdasarkan BUR-3 untuk tahun 2018-2030 sebesar Rp 4.002,44 triliun atau rata rata Rp 307,88 triliun per tahun. “Diperkirakan kebutuhan finansial untuk mencapai target hingga 2030 sekitar Rp 4.002 triliun atau 281,23 miliar dolar AS,” tegasnya.
Baca Juga: Penyanyi Cilik Gabriella Lolly Queen Punya Potensi Besar
Untuk adaptasi Indonesia berfokus kepada tiga bidang ketahanan, yakni ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan penghidupan serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Sedangkan kebutuhan financial untuk melaksanakan aksi adaptasi diperkirakan sekitar 2 ,3 -14,14 miliar dolar AS untuk membangun ketahanan dan kapasitas adaptif guna mengurangi risiko kerugian hingga 2 87 persen dari PDB.
Sementara total pendanaan mitigasi dari APBN untuk tahun 2018-2022 sebesar Rp 217,83 triliun atau rata rata Rp 43,57 triliun per tahun. Sehingga APBN sejauh ini batu dapat memenuhi sekitar 14 persen dari kebutuhan pendanaan aksi mitigasi tiap tahunnya. Dipaparkan, berdasarkan emisi C02 tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 11 dengan 648 ton CO2e. Emiai berasal dari bahan bakar fosil dan industri tidak termasuk folu. Sedangkan per kapita Indonesia meningkat 10 persen pada tahun 2022, namun masih berada si peringkat 19 di antara negara negara G20.
Baca Juga: Bersama SRC 16 Tahun, Konsisten Melangkah #JadiLebihBaik untuk UMKM Berkelanjutan
Emisi per kapita, Indonesia meningkat dari 2, 3 pada tahun 2021 menjadi 2,6 pada tahun 2022, namun maaih di bawah rata rata dunia dan terendah ketiga diantara negara negara G20. Sementara untuk climate budget tagging (CBT) melakukan penandaan di pusat dan daerah, yang libatkan banyak pemangku kepentingan. Rata rata porsi anggaran perubahan iklim terhadap APBD berdasarkan pilot project RCBT tahun 2020 -2030 sebesar 5,38 persen.
Beberapa daerah yang telah memiliki anggaran perubahan iklim yang cukup signifikan yakni Kota Surabaya sebesar 19,53 persen dan DKI Jakarta 12,74 persen. Namun secara nominal DKI Jakarta memiliki anggaran perubahan iklim terbesar yakni Rp 76,162 miliar.
Baca Juga: Cara Cerdik Berkendara Motor Listrik Agar Irit Token
Sementara itu, Direktur Pinjaman dan Hibah Kemenkeu Dian Lestari mengatakan, besarnya kebutuhan investasi untuk bisa capai penurunan emisi melalui NDC, 281 miliar dokar AS itu tidak bisa semua berasal dari pemerintah, perlu partisipasi dalam dan luar negeri atau mitra.Instrumen dari pemerintah itu sifatnya katalis, memobilisasi berbagai partisipasi instrumen dari private.
“Pada dasarnya kita perlu upaya memitigasi dan adaptasi perubahan ilklim, secara global ini agenda yang sudah dikondisikan. Tidak bisa satu negara atasi isu sendiri sendiri, butuh upaya kolektif. Maka, berbagai forum internasional mengeluarkan agenda yang mengondisikan, punya agenda progresif, masif, mendorong perubahan iklim jadi public goods,” ujarnya.
