Krjogja.com - Jakarta - Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti menjelaskan perbaikan sistem pendidikan menjadi lebih adaptif dan berkeadilan sangat penting dilakukan dalam satu dekade terakhir. Perhatian khusus diberikan pada anak-anak yang sempat putus sekolah akibat Pandemi melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program KIP selama 10 tahun ini telah membantu banyak siswa melanjutkan sekolah dan menurunkan disparitas antara keluarga miskin dan kaya.
“Kami juga mendukung keluarga miskin dengan membantu membayar uang kuliah, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih berani melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” jelasnya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional’, Selasa (17/9).
Pun demikian di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil), Kemendikburistek juga melakukan berbagai upaya afirmasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas guru melalui upskilling dan reskilling, program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi anak-anak berprestasi.
Baca Juga: Mahakarya Batik Humanity in Harmony Galang Dana untuk Anak dengan Kanker
Di sisi lain, intervensi dilakukan melalui Asesmen Nasional untuk menilai dan membantu sekolah yang membutuhkan perhatian khusus.
“Program seperti Kampus Mengajar tidak hanya membantu guru di daerah 3T tetapi juga menginspirasi siswa melalui kehadiran mahasiswa,” katanya.
Hal lainnya, dampak perubahan skema pendidikan saat pandemi ialah internet dan perangkatnya. Tak semua guru maupun siswa mampu memiliki gawai dan akses internet dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Dampak Pandemi juga membuat Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat yang kemudian dikembangkan menjadi Kurikulum Merdeka. Selama tiga tahun implementasinya, Kurikulum Merdeka menunjukkan hasil positif.
Baca Juga: Produk Inovasi Berbasis Kopi dan Rempah Berkelanjutan: StartUp Unnes Nestra Tampil di Korsel
Menurutnya, sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum ini selama tiga tahun menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi dan numerasi dibandingkan dengan sekolah yang baru menerapkannya.
“Sekolah-sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka selama 3 tahun, literasi dan numerasi lebih unggul dibanding yang baru menerapkan 2 tahun apalagi 1 tahun,” tegasnya.
Selain itu, Suharti menerangkan, program pendidikan vokasi selama ini juga telah membantu menurunkan angka pengangguran. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Suharti menyebut bahwa lulusan SMK yang bekerja setelah 1 tahun lulus meningkat drastis.
Baca Juga: Tercatat Total Pelamar CPNS 2024 Capai 3,9 Juta Orang
Data BPS menunjukkan lulusan SMK yang bisa bekerja setelah 1 tahun kelulusan naik dari 32,1 persen pada 2021 menjadi 38,4 persen pada 2023. Pun demikian dengan lulusan diploma juga menyumbang angkatan kerja masuk ke dunia kerja. Tercatat, lulusan diploma yang masuk dunia kerja juga meningkat dari 50,2 persen menjadi 58,6 persen.
Sementara dalam hal pengembangan kewirausahaan, Suharti menekankan pentingnya pendidikan berkualitas, kebijakan inovasi, dan jejaring penelitian.
“Kunci utama untuk menciptakan wirausaha yang sukses adalah melalui pendidikan berkualitas dan kebijakan yang mendukung inovasi,” ujarnya.
