Krjogja.com - YOGYA - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) RI dibentuk dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam melindungi memenuhi, memajukan, HAM di semua level.
"Menggugah kesadaran HAM di semua institusi/lembaga yang ada, agar tidak ada pelanggaran HAM mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang beradab, tenteram, damai, dan sejahtera," tegas Wakil Menteri HAM (Wamenham) Mugiyanto saat kunjungan ke Direksi PT BP Kedaulatan Rakyat, Kamis (20/2/2025).
Menurut Wamenham pencapaian kinerja Kemenham bukan pekerjaan tangible yang berwujud tetapi lebih ke pembangunan karakter bangsa. HAM tidak bisa dinilai dengan materi. Sebelumnya kurang diperhatikan sekarang HAM mendapat perhatian khusus.
"Jika kemarin Menham (Natalius Pigai-red) menyampaikan anggaran yang luar biasa karena memang mempunyai ide-ide besar penegakan HAM," tandas mantan aktivis mahasiswa UGM yang banyak menyuarakan HAM ini.
Mugiyanto yang sebelumnya menjabat di Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Staf Presiden (KSP) RI era Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan sebelumnya kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan di KSP.
"Penyelesaian dilakukan dengan Yudisial maupun Non Yudisial," ungkapnya
Baca Juga: Pelantikan Kepala Daerah, PR Besar Wujudkan Pemerintahan Tanpa Korupsi di Kabupaten/Kota di DIY
Saat aktif di KSP, Presiden Jokowi waktu itu mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat dan akan memulihkan.
"Namun belum banyak yang bisa dilakukan karena baru berjalan 6 bulan sudah ada transisi Presiden. Sehingga keberadaan Kemenham penting di era Presiden Prabowo," jelas Mugiyanto yang menjadi korban pelanggaran HAM saat aktivis di gerakan mahasiswa dan kini sudah mendapat pemulihan.
Kunjungan ke PT BP Kedaulatan Rakyat ini sekaligus untuk menjajagi kerjasama dengan media dalam edukasi penegakan HAM.
"Berbeda dengan Komnas HAM, maka kinerja Kemenkumham di level kebijakan seperti misalnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara mengenai HAM, juga edukasi ke masyarakat, desa, dan lainnya," papar Mugiyanto yang telah bertemu langsung dengan keluarga korban pelanggaran HAM, dan bisa merasakan penderitaan mereka.
Kunjungan Wamenham disambut hangat Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat, Drs HM Idham Samawi, Komisaris Utama Imam Satriyadi SH, Direktur Keuangan Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc, Direktur Produksi Baskoro Jati Prabowo S Sos, Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis Yoeke Indra Agung Laksana SE,
Kemudian Direktur Umum PT BP KR Ir Dyah Sardjuningrum Sitawati, Direktur Pemasaran Fajar Kusumawardhani SE, Pimpinan Redaksi KR Dr Drs Octo Lampito MPd dan jajarannya. "Sebagai media yang lahir 40 hari setelah Kemerdekaan RI (27 September 1945 SKH Kedaulatan Rakyat selalu membawa aspirasi rakyat, bukan semata bisnis," tegas Idham Samawi
Idham mengungkapkan Presiden-presiden RI mengapresiasi dan memperhitungkan KR sebagai bacaan untuk menyerap aspirasi rakyat karenanya wajib berada di meja Presiden. "Setiap Ulang Tahun KR, para Presiden RI memberikan ucapan dan harapan dengan tulisan tangan langsung," ungkapnya.
Maka sebagai media yang besar yang tetap eksis hingga saat ini dengan kepercayaan rakyat, PT BP KR siap bersinergi untuk memberikan sosialisasi, edukasi kebijakan pemerintah. "Selain tentunya membawa aspirasi rakyat," ucap Idham yang sebelumnya menjabat Anggota DPR RI 2 Periode, 2014–2024. (Vin)
