KRjogja.com - JAKARTA - Sejumlah laporan dari banyak daerah menemukan menu makan bergizi gratis (MBG) yang tidak sesuai standar. Mulai dari makanan basi, tidak sesuai standar gizi, hingga siswa keracunan.
Menanggapi masalah itu, Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI) Sebastian Salang menyatakan, harus ada perbaikan mulai dari di bagian hulu yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau biasa disebut dapur umum.
Sebastian menjelaskan, sebelum disalurkan ke tiap-tiap sekolah, alur makanan diolah di SPPG yang sudah mulai beroperasi sejak dini hari. Setiap SPPG punya tanggung jawab untuk menyajikan ratusan porsi.
Quality control (QC) tidak baik, membuat makanan dari dapur umum seperti yang banyak diberitakan saat ini, anak-anak keracunan.
Baca Juga: Kemenag Buka Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Program Studi Keagamaan Jalur Prestasi
"Jadi dalam implementasinya itu banyak sekali berita yang muncul di media sosial, di media, berita-berita online berkaitan dengan pelaksanaan makan bergizi gratis," kata Sebastian Salang kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip Sabtu (1/3/2025).
"Karena itu, menurut GSRI, perlu sekali kita melakukan riset. Nah, dari riset yang kita lakukan itu memang terlihat sekali bahwa dari sisi konsepnya itu belum matang, dari sisi perencanaannya juga belum. Sehingga ketika bulan Januari dilaksanakan, sebetulnya di lapangan belum siap," tuturnya.
Sebastian mengungkap ketidaksiapan program MBG dapat terlihat dari biasnya data penerima, dari konsep kerja sama dan efektivitas model dapur umum.
"Menurut saya enggak apa-apa pemerintah melakukan evaluasi, dan evaluasi secara menyeluruh, asal evaluasinya objektif, jujur dilakukan. Jadi, kalau ternyata ada fakta di lapangan yang menyatakan atau menunjukkan belum siap, ya tidak usah malu untuk moratorium," tegas Sebastian.
Baca Juga: Suguhkan Penari Bugil, Mansion KTV & Bar Disegel Polda Jateng
Sebastian menyatakan makan bergizi gratis seharusnya menjadi program yang sudah dipersiapkan secara matang sebelum dijalankan. Namun yang terjadi saat ini adalah sebaliknya.
"Saya sarankan mumpung masih awal, supaya uang negara ini tidak dihambur-hambur, lalu kemudian dampaknya tidak terukur dengan jelas, sementara efek negatifnya banyak sekali. Nah itu, menurut kita memang harus evaluasi dan jangan menunggu lama-lama. Ini sekarang sudah bulan Maret. Artinya sudah dua bulan. Cukup waktunya untuk melakukan evaluasi," Sebastian menandasi.(*)
