Krjogja.com - JAKARTA - Penahanan kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap empat tersangka yang merupakan sisa atas kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
"KPK menahan empat tersangka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan. Penahanan ini merupakan sisa , dari total delapan tersangka yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Baca Juga: Bupati dan Wakil Bupati Sleman Kumpulkan Semua Kepala OPD Beserta Pasangan, Ini yang Disampaikan
Mengenai empat tersangka yang baru ditahan, menurutnya berinisial GTW, PCW, JS, dan AE. Sebelumnya pada 17 Juli 2025, menahan tersangka sekaligus mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker SH dan HY, serta mantan Direktur PPTKA Kemenaker WP dan DA.
Untuk empat tersangka yang kedua disebutkan, GTW adalah Koordinator Bidang Analisis dan PPTKA Kemenaker tahun 2021-2025. Sedang PCW merupakan Petugas Saluran Siaga RPTKA tahun 2019-2024 dan Verifikatur Pengesahan RPTKA Kemenaker tahun 2024-2025.
Kemudian tersangka JS yang ditahan adalah Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 dan Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA Kemenaker tahun 2024-2025, dan tersangka AE sebagai Pengantar Kerja Ahli Muda Kemenaker tahun 2018-2025 Alfa Eshad (AE).
"KPK melakukan penahanan terhadap empat tersangka tersebug untuk 20 hari pertama, yakni terhitung sejak tanggal 24 Juli 2025-12 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK," jelas Asep.
Para tersangka, menurutnya, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Terkait kasus ini, menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA. RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.
Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka. (Ful)
