JAKARTA - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, tanpa intervensi pemerintah diperkirakan perputaran dana judi online (judol) pada tahun 2025 bisa mencapai Rp 1.100 triliun. Meningkat 206 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 359, 81 triliun.
Adapun intervensi pemerintah adalah pemblokiran situs hingga rekening yang terindikasi judol. Dari intervensi tersebut, pemerintah berhasil menekan perputaran dana sehingga perputaran dananya hanya mencapai Rp 359,81 triliun pada 2024 atau naik 10 persen dibandingkan dengan 2023 yang mencapai Rp 327 triliun.
“Pemerintah telah melakukan intervensi, mulai dari pemblokiran situs hingga rekening yang terindikasi judol. Saya prediksi judol akhir tahun 2025, bisa mencapai Rp 1.100 triliun, tapi kita tekan secara radikal, kita sikat situsnya, sikat rekening,” kata Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dalam acara Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Finansial, di Jakarta, Selasa (5/8).
Baca Juga: Dukung Program Pemerintah, Iwapi Jateng Akan Dimasukkan dalam Satgas MBG
Dikatakan, pada semester I tahun 2025 perputaran dana judol mencapai Rp 99,6 triliun, turun 43 persen dibanding semester I tahun 2024 yang mencapai 174,57 triliun.
Dipaparkan, dengan ada pola intervensi pemerintah saat ini, optimis perputaran dana judol dapat ditekan. Diprediksi perputaran dana judol ditargetkan turun menjadi Rp 205 triliun atau turun 37,23 persen dari tahun 2024 yang mencapai Rp 359,81 triliun.
Ditegaskan, dengan pola intervensi pemerintah akan menekan kembali sehingga perputaran dana judol bisa berkurang hingga 50 persen terutama akses publik sehingga deposito masyarakat terkait judi online dapat ditekan menjadi Rp 34,89 triliun.
"Lalu kita hanya tekan lagi gitu. Kalau kita berhasil tekan lagi, jomplang dia akan minus sampai (deposito) Rp 34,89 triliun. Tekanan harus tambah lagi. Jadi ini salah satu upaya kita, untuk melindungi umum," kata Ivan.
Ditambahkan, bila intervensi pemerintah dengan penambahan tekanan dari parameter semester I tahun 2025, diperkirakan akan bisa mengurangi 80 persen akses publik, sehingga deposito masyarakat mencapai Rp 22,72 triliun.
Ivan juga mengatakan terjadi tren penurunan transaksi deposit judol setelah pemblokiran rekening dormant dari Rp 5 triliun kini menjadi hanya Rp 1 triliun atau turun hingga 70 persen.
"Ketika dormant kita bekukan, deposit judol turun dari Rp 5 triliun lebih menjadi hanya Rp 1 triliunan lebih," kata Ivan.
Menyinggung tentang rekening dormant, PPATK telah memuka kembali sekitar 122 juta rekening dan telah mengembalikan rekening-rekening dorman tersebut ke perbankan agar diaktifkan kembali.
