Krjogja.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran ketertiban dan keamanan pada 2026 naik menjadi Rp179,4 triliun, yang juga mencakup pembiayaan Polri.
Peningkatan anggaran tidak hanya menyasar institusi kepolisian, tetapi juga merambah ke Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pemerintah menyebut langkah ini selaras dengan agenda pertahanan semesta yang digadang sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Kemenag Tuntaskan Sertifikasi 100% Guru PAI di Sekolah
"Alokasi untuk Polri, BIN, BNN di dalam menjaga ketertiban-keamanan mengalami peningkatan, Rp179,4 triliun total anggaran yang dialokasikan," tuturnya dalam forum Rapat Kerja Virtual dalam Komite IV DPD RI, Selasa (2/9).
"Itu dari mulai menjaga ketertiban, keamanan, dan pencegahan terorisme serta kejahatan," tambahnya.
Menurut Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Polri akan mendapatkan alokasi anggaran terbesar ketiga pada 2026. Lembaga ini akan menerima Rp145,7 triliun, lebih tinggi dibanding Rp138,5 triliun pada 2025.
Baca Juga: Pengumuman! Ini Jadwal Pemadaman Listrik DIY 3, 4 dan 6 September 2025
Alokasi terbesar anggaran 2026 jatuh pada Badan Gizi Nasional yang mencapai Rp268 triliun, lalu diikuti Kementerian Pertahanan dengan Rp185 triliun. Di sisi lain, BIN hanya kebagian Rp16,5 triliun, sedangkan BNN memperoleh Rp1,4 triliun.
Anggaran besar belum tentu berbading lurus dengan citra baik Polri. Demonstrasi soal gaji DPR RI sejak 25 Agustus 2025 direspons dengan cara represif, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.
Affan Kurniawan, driver ojek online berusia 21 tahun, meninggal dunia usai terlindas kendaraan taktis Brimob ketika aksi demonstrasi berlangsung di Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2025. (*)
