Krjogja.com - JAKARTA – Ratusan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (5/9/2025).
Aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian demonstrasi yang mengusung tuntutan rakyat bertajuk “17+8”, yang sebelumnya telah disuarakan oleh kelompok kolektif Indonesia Berbenah.
Mengusung tema “Piknik Nasional Rakyat”, massa aksi mendesak pemerintah dan DPR untuk memenuhi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang telah diajukan sebelumnya.
Baca Juga: Hikmah Aksi Damai di Yogyakarta: Kebersamaan Jadi Kunci Menjaga Keamanan
“Kami datang dari Jatinangor untuk menuntut pertanggungjawaban. Ini bukan sekadar demonstrasi, tapi momentum rakyat untuk menyuarakan keadilan,” ujar Wakil Ketua BEM Unpad, Ezra, saat menyampaikan orasi di lokasi aksi.
Desakan Memenuhi Tenggat Waktu
Dalam pernyataannya, Ezra menegaskan bahwa aksi hari ini menandai batas waktu pemenuhan 17 tuntutan jangka pendek, yang menurut kesepakatan harus dipenuhi paling lambat tanggal 5 September 2025.
Adapun 8 tuntutan lainnya ditargetkan selesai dalam jangka waktu satu tahun, yakni hingga 31 Agustus 2026.
Beberapa poin dari tuntutan tersebut meliputi:
- Pengusutan tuntas kekerasan selama aksi unjuk rasa 28–30 Agustus 2025.
- Pembebasan peserta aksi yang dikriminalisasi.
- Penghentian tindakan represif oleh aparat keamanan.
- Penolakan terhadap wacana kenaikan tunjangan DPR.
- Reformasi lembaga negara.
- Pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Kekecewaan terhadap Pemerintah dan DPR
Ezra menilai, meskipun sebelumnya perwakilan mahasiswa telah melakukan audiensi dengan anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR pada 3 September lalu, namun belum ada progres signifikan dalam pemenuhan tuntutan.
“Kami melihat adanya kemunduran, terutama dalam hal kekerasan oleh aparat yang masih terjadi. Ini jelas bertolak belakang dengan semangat tuntutan kami,” tegasnya.
Massa juga menyerukan keadilan bagi para korban meninggal dan luka-luka dalam aksi sebelumnya, yang menurut mereka belum mendapat pertanggungjawaban dan permintaan maaf secara layak dari pemerintah maupun aparat keamanan.
Seruan Moral dan Kemanusiaan
Selain menyuarakan tuntutan politik dan hukum, para mahasiswa juga menyerukan pendekatan empatik dari aparat dalam menangani aksi massa.
