KRjogja.com - JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan pentingnya pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) sebagai fondasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Penguatan IMN ini selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan produktivitas, nilai tambah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. IMN meliputi standardisasi, akreditasi, dan metrologi.
Ketiganya menjadi dasar tumbuhnya industri bernilai tambah tinggi dan memastikan kualitas produk nasional dapat diandalkan, kompetitif, serta diakui secara global. BSN mencatat ketimpangan ketersediaan layanan IMN antarwilayah masih menjadi tantangan besar.
Dari 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang aktif dan terakreditasi, sebanyak 1.704 atau 64,4 persen berada di Jawa. Sementara kawasan Indonesia Timur hanya memiliki 233 LPK, atau sekitar 5 persen. Dari total 140 lembaga sertifikasi produk, hanya delapan yang berada di wilayah Timur.
Kondisi ini dinilai menghambat hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah, karena pelaku usaha membutuhkan waktu dan biaya lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu.
Plt. Kepala BSN Y. Kristianto Widiwardono menegaskan perlunya penguatan dan pemerataan IMN agar manfaat transformasi ekonomi dirasakan seluruh daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
“Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Produk unggulan daerah punya potensi besar. Tugas kita memastikan akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi,” ujar Kristianto.
Baca Juga: Meski Libur 10 Hari, Pemain PSS Tetap Dapat PR Latihan Mandiri dari Pelatih Fisik
Untuk menjawab tantangan tersebut, BSN terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyediakan berbagai fasilitas pembinaan. Hingga saat ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), mendampingi 2,1 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK, serta membina 2.671 pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan mutu. Sampai Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.
Di tingkat global, Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menjadi anggota penuh ILAC dan IAF, serta menandatangani MRA APAC & ILAC dan MLA IAF.
Dengan begitu, hasil pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi dari LPK terakreditasi KAN diakui secara internasional. Prinsip “tested once, accepted everywhere” semakin memberi kemudahan industri nasional untuk masuk pasar global.
BMN 2025 dihadirkan sebagai ruang kolaboratif untuk memperkuat pembangunan ekosistem mutu nasional. Mengusung tema “Infrastruktur Mutu Nasional: Fondasi Mutu, Mendorong Penguatan Ekonomi untuk Indonesia Emas 2045”, acara ini mempertemukan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga LPK.
Baca Juga: Takut Dikeroyok, Pelaku Kejahatan Jalanan Kabur Tinggalkan 2 Sepeda Motor
