JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah ( Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjamin data pribadi pengguna nomor ponsel, baik milik siswa maupun orang tua wali yang digunakan untuk belajar dari rumah tetap aman untuk pembagian kuota gratis.
Plt Kepala Pusdatin Kemendikbud Hasan Chabibie,dalam komperensi pers daring ,Selasa (29/9 2020) mengatakan data tersebut disimpan dan diverifikasi melalui laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
"Yang kami gunakan ini adalah aplikasi resmi Kemdikbud, kami tidak akan berani menjaring data pribadi tanpa aplikasi dapodik karena risikonya jauh lebih tinggi. Di Dapodik kami sudah menggunakan sistem perlindungan data khusus sehingga data tetap aman,†ungkap Hasan.
Kemendikbud juga melakukan perjanjian dengan operator untuk melindungi data sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Selain itu, dari segi pengawasan, Kemendikbud juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi agar program pembagian kuota gratis dari Kemendikbud bisa berjalan baik dan tidak ada uang negara yang terbuang sia-sia.
“Proses ini kita lakukan secara transparan untuk menyalakan api belajar peserta didik dalam masa pandemi ini,†imbuhnya.
Sebanyak 27.305.495 orang sudah mendapatkan kuota ini,baik ke peserta didik, mahasiswa, guru dan dosen. Namun, jumlah ini masih jauh dari jumlah keseluruhan siswa yang mencapai 44 juta, guru yang jumlahnya 3,3 juta, mahasiswa 2,8 juta, dan dosen sekitar 250.000 orang.
Untuk periode September, Hasan mengungkapkan pembagian kuota akan ditutup pada 30 September. Bagi yang belum mendapatkan kuota gratis ini tetap bisa melanjutkan dan menyelesaikan proses pendaftaran dengan satuan pendidikan namun akan mendapatkan kuota Oktober.
“Jadi yang dapat September ini akan dapat terus sampai 4 bulan. Kalau yang dapat Oktober nanti artinya dapat kuotanya untuk 3 bulan, dan begitu seterusnya,†jelasnya.
Dalam kesempatan itu Hasan juga menjelaskan pemerintah mengalokasikan 5 gigabyte dalam kuota umum bantuan internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Hasan beralasan kuota internet sengaja diberikan terbatas agar para siswa dapat fokus memanfaatkan bantuan kuota tersebut untuk pembelajaran.
"Bagaimana adik-adik kita bisa tetap belajar. Itu yang menjadi key factornya. Bagaimana adik-adik kita bisa terjaga nyala api belajarnya," ujar Hasan .
"Selama mereka menggunakan aplikasi apapun atau video conference apapun. Tetap bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran," tambah Hasan.