JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah terus bekerja keras menanggulangi penyebaran Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah, salah satunya merelokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memangkas alokasi anggaran yang bukan prioritas dan direalokasikan kepada belanja untuk penanganan Covid-19.
Presiden meminta agar realokasi anggaran, baik pemerintah pusat ataupun daerah difokuskan pada tiga hal, yakni: anggaran kesehatan, terutama penanganan dan pengendalian Covid-19, social safety net (jaring pengaman sosial): seperti bantuan sosial untuk menangulangi dampak Covid-19 ke perekonomian, serta insentif ekonomi bagi pelaku usaha termasuk UMKM agar tetap bisa melakukan produksi.
Mendindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melangsungkan rapat koordinasi tingkat menteri hari ini untuk membahas realokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam rapat koordinasi via video conference yang diikuti oleh para menteri dan kepala badan di bawah koordinasi Kemenko PMK, Muhadjir meminta agar seluruh kementerian dan lembaga segera melakukan identifikasi terkait kegiatan yang tidak prioritas.
“Sebagaimana arahan Presiden, kita perlu melakukan refocusing kegiatan serta realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19,†ujar Menko Muhadjir Effendy saat memimpin rapat,melalui video conference di Jakarta pada Senin (23/3).
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi internal K/L serta untuk program-program eksternal K/L yang berpengaruh pada percepatan atau perubahan kebijakan program-program bantuan kepada masyarakat.