JAKARTA, KRJOGJA.com - Penanganan darurat bencana Palu dan sekitarnya tahun lalu memberikan pembelajaran, khususnya terkait dengan dukungan multipihak baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Pemerintah secara hati-hati menentukan dan mengijinkan bantuan internasional yang masuk di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng).Â
“Pertama, kami belajar pengalaman yang kurang baik sebelumnya bahwa penerimaan bantuan internasional secara bebas memicu risiko terhadap penanganan darurat yang berlangsung,†ujar Agus Wibowo Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB pada Kamis (28/8) di Graha BNPB, Jakarta.Â
Agus mengistilahkan bantuan yang bebas masuk tersebut sebagai ‘_a tsunami of aid_.’ Hal tersebut tidak terjadi pada saat penanganan bencana di Sulteng tahun lalu. Pemerintah Indonesia dengan dukungan AHA Centre melakukan _screening_ dan pengelolaan bantuan internasional dengan baik, dengan kata lain pelokalan dukungan diterapkan selama penanganan darurat saat itu.Â
Pemerintah Indonesia telah belajar bahwa sistem penerimaan bantuan yang melibatkan pihak internasional yang sudah dibangun mampu untuk merespon krisis. Salah satunya dengan penanganan berjenjang dimulai dari tingkat administrasi paling bawah sebagai penanggung jawab penanganan bencana, yang kemudian didukung oleh sumber daya nasional, organisasi non pemerintah maupun mitra internasional.Â
“Kita lihat dengan sistem yang dibangun, bantuan internasional yang masuk ke Indonesia memang sesuai yang dibutuhkan di lapangan.â€Â
Ini secara langsung berdampak juga pada bantuan yang kemudian disalurkan melalui organisasi non pemerintah di dalam negeri. Di satu sisi, organisasi internasional mengalihkan dukungan dengan memberikan dana kepada organisasi non pemerintah di dalam negeri tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka dapat memahami dan mematuhi sistem yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia.
Di sisi lain, hal tersebut mendorong praktek baik terkait dukungan bantuan yang bersumber dari tingkat lokal secara berjenjang. Â
Tidak terlepas dari konteks bantuan mulitpihak saat penanganan darurat, kita dapat menggarisbawahi beberapa terkait dukungan multipihak. Pertama yaitu peningkatan kapasitas.Â