JAKARTA (KRjogja.com) - Pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan memastikan 107,2 juta penduduk menjadi peserta Penerima Bantuan luran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia Sehat (JKN-KIS).
PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
"Adapun salah satu targetnya pada tahun 2019 adalah memastikan 107,2 juta penduduk menjadi peserta PBI melalui JKN-KIS," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di gedung BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (2/4).
Sampai bulan April 2018, Jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 196,4 jiwa. Namun, dari angka itu baru 92,2 juta jiwa yang masuk dalam program PBI BPJS Kesehatan. Sehingga demikian untuk mengejar target pendataan penerima program tersebut, BPJS Kesehatan selalu melakukan pemutakhiran data dengan Kementerian Sosial.
"Pemutakhiran data ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk memastikan penduduk yang terdata sebagai peserta PBI JK adalah yang benar-benar yang berhak," imbuhnya.
Untuk itu pihaknya akan ikut dalam setiap proses verifikasi dan validasi yang dilakukan Kemensos sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Fachmi menjelaskan, ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi Kemensos setiap waktu, misalnya, penghapusan peserta PBI yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU). Meninggal dunia atau memiliki NIK ganda BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos.Â
"Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas kementerian. BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI JK tersebut untuk diperbaharui," ujar dia.