KRjogja.com - JAKARTA - Sampai saat ini, bursa karbon Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain, dan paling terbesar ditingkat ASEAN. Bahkan, pada saat launching, volume transaksi cukup besar.
“Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan Kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Lufaldy Ernanda, Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, menjawab pertanyaan, akhir pekan ini.
Seperti diketahui, Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdananya pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia, karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.
Baca Juga: PKS Kembali Dapat Jatah Wakil Ketua, Kursi PDI Perjuangan Kurang 2, PKB dan Golkar Tambah 2 Kursi
Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan penetapan OJK, yang menyelenggarakan perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon itu telah diberikan kepada BEI oleh OJK melalui Surat Keputusan Nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.
Lebih lanjut Aldy mengatakan, perdagangan karbon melalui bursa karbon jadi proyek strategis nasional. Di samping volume, Indonesia perlu berbangga dengan apa yang dijalankan, karena konsep perdagangan karbon yang mengadopsi sistem perdangan karbon yang paling kompleks di dunia.
“Kenapa paling kompleks? Karena kita memilih proses Cap-Trade-Tax. artinya dilakukan penetapan cap atau allowance- kemudian dilakukan trade artinya perdagangan karbon dan -tax artinya diterapkan pajak karbon,” sebutnya.
Di negara lain lebih sederhana, di beberapa negara tetangga, langsung tax, tidak ada penetapan batas atas, tidak ada fasilitas tradingnya, negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara lain yang menerapkan yang ada batas atas dan trade-nya, tidak ada tax-nya.
“Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” kata Aldy seraya menambahkan bahwa secara global, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang secara internasional mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon, meskipun untuk mendapatkan progres seperti ini tidak mudah.
Baca Juga: Jadi Laboratorium Pengembangan Diri Mahasiswa, Novo Club by Paragon Tembus 180.000 Lebih Pendaftar
Apalagi di Indonesia, sangat spesifik untuk mencapai target NDC sangat spesifik, dimana di per sektor harus bekerja, seperti sector Folu, Energi, dan limbah. Aldy menjelaskan, secara tehnis, semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di KLHK, jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK.
“Saat ini memang banyak yang harus kita kerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik," ujarnya mengakui.
Dikatakan Aldy, Indonesia mencoba mengadopsi yang paling kompleks agar kita mendapatkan perdagangan yang kredibel. Untuk menjaga kredibelitas secara nasional dan internasional, maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif.
“Nah, yang namanya regulasi, pasti ada pihak yang suka dan tidak suka. Tapi secara umum kita sudah satu suara dan satu misi, yaitu kita ingin Indonesia memiliki perdagangan carbon, yang integritasnya, transparansinya baik dan mencegah double counting- carbon,” katanya.