KRjogja.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerugian negara yang disebabkan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penanganan masa pandemi Covid-19 menjadi Rp250 miliar. Kerugian itu pun masih dalam perhitungan sementara.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan pada perhitungan kerugian negara sebelumnya, korupsi bansos presiden senilai Rp125. Namun hal tersebut kemudian bertambah disebabkan adanya bukti baru.
"Ada perhitungan dari teman-teman auditor juga. Bertambahnya itu tentu alat buktinya bertambah, sehingga nilainya juga bertambah," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (3/7/2024).
Baca Juga: Diduga Anggotanya Terlibat Kebakaran Rumah Wartawan di Karo, TNI AD Merespon
Dalam modus operandi yang dilakukan untuk korupsi bansos presiden itu, Tessa menyebut adanya pengurangan kualitas pada isinya seperti beras, minyak goreng, biskuit, dan lain sebagainya.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren.
Kasus bansos Jokowi itu terungkap pada saat tim penyidik antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
"Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Baca Juga: Wilayah Jawa dan Papua Waspada Dampak Hujan Deras
Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi banpres yang kini telah proses penyidikan oleh KPK. "Terakhir itu kan yang distribusi, sekarang yang pengadaannya," ungkap Tessa.
Di kasus korupsi banpres diketahui tengah bersamaan dengan program Bantuan Sosial Beras (BSB) yang merupakan program dari Kemensos.
Namun yang membedakan antara dua kasus itu yakni, pada kasus bansos sebelumnya yakni pada pendistribusiannya. Sementara untuk banpres yang saat ini diselidiki adalah pada pengadaannya.
"Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," kata Tessa.
Baca Juga: BRI Tampilkan Perjalanan Transformasi Digital di Product Development Conference 2024