Keempat, Pengembangan Kompetensi Teknis JF PSM di bidang Pelatihan BUM Desa melalui LMS SIPINTAR APIK dengan brand : PSM SAKTI BUM DESA (Solid, Adaptif, Kolaboratif, Terdepan Inovasi). Setelah mendapatkan pengembangan kompetensi di bidang BUM Desa, diharapkan lahir PSM SAKTI BUM Desa yang siap mengawal pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa di bidang BUM Desa.
Mulyadin menambahkan, kolaborasi PSM SAKTI BUM Desa ini diharapkan membawa manfaat tidak hanya bagi peserta PKN I namun juga berdampak bagi masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi desa di seluruh Indonesia
Kolaborasi PSM SAKTI BUM Desa ini bisa dijadikan peserta PKN I sebagai pengalaman memimpin pengelolaan perubahan serta membangun kolaborasi dengan stakeholder eksternal antar K/L terkait dan Pemda-Pemda dalam mengembangkan kompetensi teknis JF PSM yang Sakti Bum Desa
Sedangkan manfaat untuk pemerintah pusat, yaitu tersedianya regulasi pengembangan kompetensi teknis JF PSM di bidang pelatihan BUM Desa dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan JF PSM itu sendiri yaitu optimalnya kinerja Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di wilayah kerja masing-masing dengan terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, meningkatnya kompetensi teknis JF PSM di bidang Pelatihan BUM Desa, dan Mmeningkatkan daya saing serta kualitas, produktivitas JF PSM.
Baca Juga: UPN Veteran Yogyakarta Mewisuda 1.023 Mahasiswa, Dunia Kerja Digital Menjadi Tantangan
Bagi BUM Desa dan Masyarakat desa bisa meningkatnya kinerja pengurus BUM Desa, berkembangnya usaha BUM Desa sesuai potensi desa, meningkatnya perekonomian masyarakat desa yang dikelola melalui BUM Desa dan termanfaatkannya potensi desa secara maksimal serta Berkembangnya usaha BUM Desa sesuai potensi desa.
LAN RI sebagai sebagai instansi pembina pelatihan aparatur melalui Pelatihan Kepempimpinan Nasional Tigkat I (PKN I) menginisiasi adanya perubahan terkait kebijakan pengembangan kompetensi (Bangkom) yang terintegrasi dengan Reformasi Birokrasi (RB Tematik) sebagai upaya mendorong percepatan RB Tematik. Setiap peserta PKN) Tingkat I harus dipastikan mampu menjadi pemimpin yang membawa perubahan bagi organisasinya serta dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu berdampak pada penanggulangan kemiskinan di Desa.
Melalui PKN I ini menjadi tempat untuk menggali pengalaman, mengembangkan kompetensi, membangun jejaring serta mampu berkolaborasi dengan berbagai stakeholders yang dampaknya kelak akan dirasakan oleh organisasi dan masyarakat serta stakeholders. Harapannya akan muncul pemimpin-pemimpin birokrasi berkelas dunia yang mampu mendorong pegawainya untuk melakukan inovasi dan terobosan baru serta dapat bersaing di era globalisasi saat ini.(Ati)