JAKARTA (KRjogja.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online. Hal itu dinilai sudah tepat mengingat judi merupakan penyakit masyarakat yang bertentangan dengan hukum dan nilai agama.
Wakil Ketua Wantim MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, data yang mengaitkan ratusan ribu penerima bansos dengan aktivitas judi online sangat memprihatinkan.
“Kami sangat miris membaca laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Terdapat 571.410 NIK penerima bansos yang juga terindikasi sebagai pemain judi online,” ungkapnya dalam siaran pers, Sabtu (12/7/2025).
MUI menegaskan bahwa dalam Islam, judi adalah perbuatan haram dan keji sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 90. Judi dikategorikan sebagai perbuatan setan yang membawa banyak mudarat, termasuk perpecahan keluarga dan kehancuran ekonomi.
“Permainan judi termasuk dosa besar karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), sifat adiktif, dan dapat menghancurkan kehidupan sosial serta rumah tangga,” kata Zainut.
Bahkan, menurut Zainut, penerima bansos bisa rela menggunakan bantuan yang seharusnya untuk keluarga demi memuaskan kecanduan berjudi.
Selain mendukung pencoretan penerima bansos yang terlibat judi, MUI juga mendorong pemerintah untuk memberantas seluruh jaringan perjudian di Indonesia, baik daring maupun luring.
“Kami meminta aparat menindak tegas para bandar, pemilik situs, pemodal, backing, kurir, dan siapa pun yang terlibat dalam sindikat perjudian. Jangan beri ruang sedikit pun,” tegasnya.
MUI juga mengajak masyarakat untuk sadar akan bahaya judi yang tak hanya menggerogoti ekonomi, tapi juga mental, moral, dan masa depan generasi muda. (*)