“IPLM dan TKM menjadi penting sebagai panduan dalam merancang intervensi yang tepat sasaran, baik dalam penyediaan sarana prasarana perpustakaan, peningkatan layanan literasi, maupun pengembangan minat baca masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Harry Kusuma, menyampaikan dengan adanya pembaruan instrumen dalam perhitungan IPLM dan TKM, seluruh dinas perpustakaan daerah harus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Hal ini penting karena hasil perhitungan tidak dapat dikonversi dari model lama karena indikator dan variabel yang digunakan kini berbeda secara signifikan. Perpustakaan Nasional diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan bersama antara Bappeda kabupaten/kota maupun provinsi untuk memastikan adanya penyesuaian ini,” tuturnya.
Ketua Kelompok Kerja Analisis Perkembangan Semua Jenis Perpustakaan Perpusnas, Irhamni, memaparkan data yang akan dikumpulkan dalam IPLM adalah data kegiatan internal di perpustakaan setiap harinya.
“Jadi indeks ini dibangun berdasarkan dua dimensi yaitu dimensi kepatuhan dan dimensi kinerja. Untuk dimensi kepatuhan terdiri dari koleksi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian dimensi kinerja yaitu pelayanan dan pengelolaan, ini terkait dengan jumlah buku yang dilayangkan, orang yang berkunjung dan lain sebagainya,” urainya.
Terkait TKM, dia memaparkan analisis akan dilakukan pada aktivitas membaca yang dibagi menjadi tiga fase utama yaitu pra membaca, saat membaca, dan pasca-membaca.
“Pada fase pra membaca, survei akan menilai aspek motivasi, minat intrinsik, tujuan membaca, model akses, hingga pemahaman budaya literasi di tengah masyarakat. Pada fase saat membaca akan melihat perilaku pembaca, fokus perhatian, strategi pemahaman, serta praktik literasi sosial. Pada fase pasca-membaca, analisis diarahkan pada dampak membaca, nilai ekspektasi yang diharapkan,” jelasnya.(Lmg)