Krjogja.com - JAKARTA - Dalam rangka membicarakan sejumlah persoalan ekonomi nasional, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, termasuk menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lili Yang Ing selaku perwakilan AEI menyatakan permintaan agar program MBG segera dihentikan. Ia menyebut tiga alasan yang menjadi pertimbangan ekonom, di antaranya mengenai pengelolaan anggaran.
Baca Juga: Joko Raharjo Resmi Kembalikan Berkas Pendaftaran Calon Ketua Umum KONI Boyolali 2025–2027
"Kami menyampaikan kekecewaan kami, bahwa menurut kami, pertama alokasi MBG itu adalah tidak proporsional," ujarnya setelah bertemu Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (29/9).
Alokasi dana sebesar Rp335 triliun untuk MBG pada 2026 menjadi perhatian AEI. Para pakar ekonomi menilai besaran dana itu tidak proporsional dengan banyaknya siswa yang membutuhkan bantuan makan gratis.
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dipaparkan AEI menunjukkan setidaknya 800 ribu siswa di Indonesia hidup tanpa pernah makan. Sementara itu, 3,5 juta siswa lainnya masuk kategori kekurangan makan. Lily menitikberatkan implementasi MBG kepada masyarakat menengah ke bawah di kawasan tertentu oleh pemerintah.
Baca Juga: Dinkes Klaten Tambah Tiga Unit Pusling dari Alokasi DBHCHT
"Kalau kita pakai hitungan sederhana Rp10 ribu dalam waktu 20 hari sebulan, 12 bulan dalam waktu 1 tahun, maksimal yang dialokasikan pemerintah itu hanya pada angka Rp8 triliun," tuturnya.
Minimnya keterlibatan orang tua murid menjadi alasan kedua ekonom meminta MBG dihentikan. Adapun sorotan proses evaluasi program yang dinilai belum transparan menjadi alasan ketiga.
"Itu harus bisa secara akuntabilitas dan transparansi dari sistem tersebut sehingga semua masyarakat bisa mengevaluasi secara bersama. Makanya kami menekankan mengapa perlu ada pemberhentian saat ini juga karena kami melihat tiga hal yang kami sampaikan itu tidak dilaksanakan dengan baik," jelasnya. (*)