KRjogja.com - BLITAR - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan penjajahan saat ini melalui algoritma dan data, sehingga kolonialisme belum berakhir, hanya berganti wajah.
“Jika dulu penjajahan hadir dengan meriam dan kapal perang, maka kini ia datang melalui algoritma dan data,” ujar Megawati dalam seminar internasional 70 Tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025), seperti dikutip dari keterangan yang diterima KR.
Ia menegaskan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), big data, dan sistem keuangan digital lintas batas kini telah melahirkan bentuk baru dari imperialisme global.
Dia mengatakan bahwa negara-negara maju menjadi pemilik dan pengendali data, sedangkan negara berkembang hanya menjadi pengguna algoritma yang tidak mereka kuasai.
Baca Juga: Dapur SPPG Tak Jaga Kebersihan, Dandim Gunungkidul 'Ngamuk'
“Manusia direduksi menjadi angka, data menjadi komoditas,” ucap dia.
Sejumlah riset internasional, salah satunya UNCTAD Digital Economy Report 2024, pun mendukung gagasan Megawati tersebut, di mana menunjukkan 70 persen data dunia kini dikendalikan oleh segelintir raksasa teknologi global, seperti Google, Amazon, Meta, dan Microsoft, yang sebagian besar berbasis di Amerika Serikat dan Eropa.
Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia menjadi pasar sekaligus pemasok data tanpa kedaulatan penuh atas infrastrukturnya.
Laporan media menemukan sebagian besar layanan cloud dan basis data pemerintah masih bergantung pada penyedia asing, yang menimbulkan risiko kebocoran dan ketergantungan strategis.
Megawati menyebut tantangan digital tersebut bukan semata persoalan ekonomi, melainkan persoalan kemanusiaan dan kedaulatan bangsa. Tanpa pengendalian terhadap teknologi dan data, kemerdekaan sejati dinilai sulit tercapai.
Baca Juga: BOS Harus Transparan, Efisien dan Berdampak bagi Sekolah
“Dunia membutuhkan a new global ethics, yakni aturan moral global baru, untuk menata kembali kekuasaan dalam ranah teknologi, ekonomi, dan informasi,” ungkap Megawati.
Presiden ke-5 RI itu pun berpendapat Indonesia membutuhkan keberanian moral seperti yang pernah ditunjukkan Presiden pertama RI Soekarno alias Bung Karno, di mana dunia kini memerlukan regulasi baru agar teknologi tidak menjadi alat penindasan bentuk baru.
Dia juga mengingatkan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etik dunia digital. Pancasila, menurutnya, merupakan falsafah universal yang menyeimbangkan antara dunia material dan spiritual, antara hak individu dan tanggung jawab sosial, serta antara kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa.