KRjogja.com - JAKARTA - Sejumlah ruas tol di Indonesia kembali menjadi sorotan akibat rendahnya volume lalu lintas, meski telah beroperasi penuh. Tingginya tarif dan kurangnya konektivitas dengan jalur distribusi menjadi kendala utama rendahnya penggunaan tol.
Masalah ini mencuat lantaran terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia dengan tingkat trafik di bawah 50 persen dari asumsi yang tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Data tersebut merujuk pada realisasi tahun 2024.
Baca Juga: Diangkat Menjadi Film, Ritual Pesugihan Sate Gagak Mengajarkan Hikmah Kehidupan
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) Gibran Sesunan, persoalan utama justru terletak pada perencanaan pemerintah sendiri. Ia menilai studi kelayakan (feasibility study) yang menjadi dasar pembangunan tol selama ini terlalu optimistis dan tidak realistis terhadap kondisi ekonomi serta pola mobilitas masyarakat.
“Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, banyak proyek yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum,” ujar Gibran, dikutip dari Antara, Sabtu (8/11/2025).
Baca Juga: Budi Arie Setiadi Ingin Gabung, Generasi Muda Gerindra Menolak!
Ia juga menyoroti mahalnya tarif sebagai faktor penghambat utama. Beberapa contoh tol yang dibangun dengan orientasi logistik tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur yang telah dihadirkan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah untuk rantai pasok nasional.
Padahal, peningkatan akses logistik memiliki peran besar sebagai tulang punggung konektivitas ekonomi dan dapat mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Gandeng Akademisi dan Pemerintah, PTRTU DIY Dorong Peningkatan Sertifikasi Teknisi
Hingga kini, belum ada langkah konkret untuk menurunkan tarif atau meninjau ulang desain bisnis tol-tol yang gagal menarik pengguna. Padahal permasalahan rendahnya trafik pada hingga 21 ruas jalan tol ini berpotensi menjadi bom waktu seperti kegagalan pengembalian investasi yang dapat menghambat pengembangan dan pembangunan proyek jalan tol baru di masa depan, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi.(*)