KRjogja.com - SUMUT - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara menduga ada sebanyak tujuh perusahaan besar yang menjadi biang kerok terjadinya banjir bandang dan longsor di kawasan Tapanuli dan sekitarnya. Terhitung sejak Selasa (25/11/2025), ada sebanyak delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Adapun daerah yang dinilai terdampak paling parah adalah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Akibat dari bencana ini, ada ribuan rumah warga yang rusak, lahan pertanian, hingga fasilitas umum yang diprediksi mengalami kerugian hingga miliaran.
Baca Juga: KH Miftachul Ahyar: Kepemimpinan PBNU Kini Sepenuhnya Berada di Tangan Rais Aam
Menyoroti hal ini, Walhi Sumut mendata ada sebanyak 51 desa di 42 kecamatan dan delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang terdampak banjir bandang dan longsor. Buntut dari bencana ini diduga disebabkan oleh maraknya penebangan liar yang memicu banjir dan longsor di sekitar kawasan Tapanuli. Walhi Sumut menyebut ada setidaknya 7 perusahaan besar yang harus bertanggung jawab imbas dari bencana yang terjadi.
“Itu menjadi bukti kerusakan ekosistem yang tak terbantahkan,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (27/11/2025) malam.
Rianda menyebut bahwa banjir bandang dan longsor yang terjadi di kawasan Tapanuli tidak hanya dipicu oleh hujan ekstrem, melainkan kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan akibat penebangan hutan secara masif.
“Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan sehingga terjadi bencana,” tambahnya.
Baca Juga: Pintu Year-End Trading Competition, Dorong Peningkatan Volume Trading xStocks
Melalui Walhi Sumut, Rianda menuntut agar pemerintah menghentikan dan mengecek aktivitas dari ketujuh perusahaan besar yang beroperasi di kawasan ekosistem Batang Toru demi mencegah terulangnya bencana besar yang melanda Tapanuli sekitar. Adapun perusahaan yang diduga menjadi biang kerok bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi adalah:
1. PT. Agincourt Resources –Tambang Emas Martabe
Terhitung sejak 2015 hingga 2024, PT Agincourt telah mengurangi tutupan hutan dan lahan sekitar 300 hektare di kawasan Batang Toru.
2. PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE)
Merujuk pada data Walhi, perusahaan pembangkit listrik tenaga air di kawasan Batang Toru ini telah menyebabkan musnahnya tutupan hutan sebesar 350 hektare di sepanjang 13 kilometer pinggiran sungai. Hal ini dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem, dapat menyebabkan perubahan fluktuasi sungai, dan menyebabkan sedimentasi tinggi akibat pembuangan limbah galian.
3. PT. Toba Pulp Lestari Tbk