KRJogja.com - CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengatakan, pada era saat ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga harus mampu berkontribusi secara ekonomi. Untuk itu para perempuan sekarang ini harus memiliki kemandirian ekonomi.
"Perempuan yang berdaya tidak akan menyaingi pria, tetapi bersama-sama membangun kesejahteraan keluarga. Dengan kemampuan finansial yang kuat, perempuan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga," katanya saat membuka pelatihan pengembangan kapasitas usaha yang diikuti 800 pelaku UMKM di Pendapa Bupati Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (29/4/2025).
Baca Juga: Masyarakat Diimbau Waspadai Informasi Palsu Terkait Pinjaman PNM Mekaar Secara Online
Diingatkan, dalam kemandirian ekonomi itu para perempuan tidak mengingkari kodratnya sebagai ibu rumah tangga, melayani suami dan anaknya. Untuk itu, Wamen Veronica menekankan pentingnya memperhatikan kualitas dibandingkan hanya mengejar kuantitas dalam berkeluarga.
Sehingga perempuan sekarang harus mampu menghitung kemampuan finansial untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan baik serta mendapatkan pendidikan yang layak.
"Jangan punya anak karena jumlah saja, pemerintah memberikan fasilitas, tanggung jawab anak di tangan keluarga. Kalau mau banyak duit, jangan banyak anak. Kalau ada ungkapan 'banyak anak banyak rejeki' sudah bukan jamannya," lanjutnya.
Baca Juga: AKLI DIY Dukung Pengembangan Yogya Hijau
Wakil Bupati Cilacap Amy Amalia Fatma Surya, berharap program pemberdayaan perempuan di Cilacap dapat membantu menekan angka kekerasan terhadap perempuan di wilayahnya, yang selama ini banyak dipicu oleh faktor ekonomi.
Karena tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten gilacap sekarang ini masih tinggi.
"Begitu pula dengan tingkat perceraiannya juga tinggi dan hampir rata-rata itu alasannya juga karena faktor ekonomi," ungkap Amy.
Menurutnya, anggaran untuk pemberdaaan perempuan dan anak di Cilacap yang semula terkena refokusing, pihaknya telah meminta Bupati dan DPRD Cilacap untuk mengembalikan.
"Insya Allah, anggaran Rp 2,8 milyar akan dikembalikan, sehingga upaya pemberdayaan perempuan dan anak di Cilacap akan lebih baik,"katanya.
Sebagai upaya tambahan pelatihan dan permodalan, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga memberikan akses modal kepada pelaku UMKM perempuan melalui kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Namun diluar MoU itu, PNPM akan menurunkan dana Rp 700 milyar sampai Rp 1 Trilyun per tahun untuk Cilacap.
"Dengan dana sebesar itu, berapa banyak perempuan-perempuan di Cilacap yang akan terbantu dengan program tersebut," lanjutnya.(Otu)
