JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Sosial akan melakukan optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di tahun 2022, sehubungan dengan adanya perubahan struktural di tubuh lembaga tersebut yang diatur dalam Peraturan Presiden 110/2021.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan dengan dihapusnya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), pihaknya dapat memanfaatkan teknologi transaksi keuangan secara digital.
"Yang penting data itu harus betul, misal data itu jumlahnya, penerimanya harus betul, kemudian dia layak atau tidak. Setelah itu proses selanjutnya administrasi, yang bisa menggunakan teknologi untuk menggantikan itu," ujar Risma dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial Jakarta, Selasa (18/1/2022)
Risma mengatakan penggunaan teknologi dalam penyaluran bansos akan menjadi lebih efisien, seperti halnya yang dia pernah lakukan saat menjadi Wali Kota Surabaya.
Menurut Risma, penyaluran bansos tidak memerlukan pejabat eselon I untuk menanganinya. Sebab dengan begitu, Kemensos bisa berhemat dari penyederhanaan struktural tersebut, dan dana sisanya dapat dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pemberdayaan.
Misalnya, untuk memberdayakan warga terpencil yang tinggal di dekat perbatasan negara lain, Kemensos dapat melakukan perbaikan rumah dan mendirikan koperasi agar warga dapat berdaya.
