Krjogja.com - YOGYA - PT Bank BPD DIY berkomitmen untuk mendukung percepatan digitalisasi daerah. Terutama dalam hal proses transaksi keuangan pemerintah daerah baik untuk kepentingan pendapatan maupun belanja keuangan.
Komitmen tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Bank BPD DIY, Santoso Rohmad dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di komplek Balaikota Yogya, Rabu (16/08/2023). Hadir dalam kesempatan itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Heru Saptaji, Penjabat Walikota Yogya Singgih Raharjo serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkot Yogya.
Santoso mengungkapkan sudah ada komitmen dari pemerintah pusat agar transaksi keuangan di daerah menggunakan digitalisasi. Hal ini agar transaksi bisa semakin efisien, akuntabel, serta memberikan tingkat kepercayaan masyarakat.
"Kami sangat komitmen dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Salah satunya dengan memperbanyak kanal QRIS sebagai metode pembayaran apa pun itu," tandasnya.
Selain QRIS, produk digital yang dimiliki Bank BPD DIY juga cukup luas. Di antaranya Bank BPD DIY Mobile, Cash Management System (CMS), Laku Pandai dan lain sebagainya. Dalam rangka edukasi kepada masyarakat, pihaknya bahkan memberikan cashback untuk pembayaran PBB yang menggunakan aplikasi mobile. Hal itu agar masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan layanan digital dalam transaksi keuangan.
Selain itu, pihaknya bahkan dipercaya Kemendagri sebagai bank daerah untuk sistem keuangan desa yang terkoneksi dengan kementerian. Dalam waktu dekat layanan tersebut bahkan akan segera dilaunching dengan nama Digdaya atau Digitalisasi Dana Desa. "Itu bentuk kepercayaan yang harus kami aplikasikan segera," tandasnya.
Sementara Pj Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengapresiasi peran yang diberikan oleh Bank BPD DIY dalam hal digitalisasi transaksi keuangan. Menurutnya, suka atau tidak suka, kelak semua aspek akan masuk ranah digital. Sehingga jika dahulu masyarakat lebih suka membawa uang tunai di kantong maupun dompet, maka kini justru mulai gandrung non tunai.
Oleh karena itu, pada masa adaptasi perubahan dari manual menuju digital, perlu ada inovasi yang dibangun. Inovasi tersebut harus bertujuan memudahkan serta memangkas ruang dan waktu.
Untuk itu diperlukan pula kolaborasi antara pemerintah, swasta atau korporasi dan masyarakat. "Tiga hal utama yakni adaptasi, inovasi dan kolaborasi. Itu yang paling tidak harus ditekankan supaya digitalisasi itu bisa lebih murah, lebih cepat dan lebih baik. Jika namanya digitalisasi namun membuat orang bingung, berarti ada yang salah," tandasnya. (Dhi)
