Krjogja.com - SRAGEN - Pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sragen belum sepenuhnya berhasil. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini ternyata masih minim siswa pendaftar untuk tahun ajaran 2025/2026.
Hingga Rabu (6/8) malam, tercatat baru ada 9 siswa yang mendaftar, dua di antaranya pendaftar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tujuh SMP. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan keberlanjutan program yang digagas untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan ini.
Baca Juga: Borong Bendera Merah Putih, Polres Temanggung Bagikan pada Warga
Pembina GP Ansor Sragen, Nur Muhammad Sugiyarto kepada wartawan Kamis (7/8/2025) mengatakan, rendahnya daya serap program pendirian SR menunjukkan masyarakat kurang tertarik. "Sepertinya pemerintah daerah belum mampu menerjemahkan dan mengeksekusi program pusat dengan baik. Kalau daya serap tidak tinggi, berarti Pemkab Sragen tidak punya perencanaan yang jelas," ujarnya.
Nur bahkan menyarankan agar program dihentikan jika tidak memenuhi standar minimal jumlah siswa, yakni 20 siswa per rombel (rombongan belajar) guna menghindari pemborosan anggaran. Ini menjadi sebuah ironi karena Sragen disebut angka kemiskinan tertinggi di wilayah Soloraya.
Dalam program tersebut jelas bahwa pendidikan terjamin dan serba gratis untuk para siswa. Dari kebutuhan belajar, makan hingga asrama. Tapi tetap saja dianggap kurang menarik bagi siswa. "Tentu harus dievaluasi kinerja dinas terkait seperti apa, baik dinsos maupun dinas pendidikan, karena ada kaitannya dengan pendidikan," terangnya.
Menanggapi minimnya pendaftar, Dinas Sosial (Dinsos) Sragen mengambil langkah cepat. Pendaftaran peserta didik baru yang semestinya berakhir Rabu kemarin diperpanjang untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat. Program ini, yang menargetkan anak-anak dari keluarga tidak mampu, menawarkan pendidikan gratis dengan sistem sekolah berasrama atau boarding school.
PLT Dinsos Sragen, Yuniarti menjelaskan, pendaftaran dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, ia mengakui banyak orang tua yang enggan mendaftarkan anaknya. Salah satu alasannya adalah keengganan berpisah dengan anak, terutama untuk siswa SD.
Dia menuturkan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, bahkan turun langsung untuk mensosialisasikan program ini. Bupati mendatangi panti asuhan sembari menyalurkan bantuan sosial, berharap dapat menjaring anak-anak yatim sebagai calon siswa SR. Upaya ini menjadi harapan terakhir untuk memenuhi kuota siswa yang dibutuhkan.
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah calon gedung sementara SR di Balai Latihan Kerja (BLK) Technopark Ganesha Sukowati Sragen yang belum siap. Meskipun memiliki fasilitas dasar, gedung tersebut membutuhkan renovasi signifikan karena pernah digunakan sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19.
"Orang tua menanyakan, nanti di mana sekolahnya, gedungnya mau lihat dulu. Padahal sampai saat ini belum ada tindakan renovasi calon gedung rintisan SR di technopark," kata Yuniarti.
Sementara itu, rencana pembangunan gedung permanen di Kecamatan Mondokan juga belum menunjukkan perkembangan berarti. Meskipun demikian, Yuniarti optimis kegiatan belajar mengajar (KBM) akan dimulai tahun ini. Namun, ia tidak bisa memastikan jadwal pastinya karena masih menunggu perkembangan selanjutnya. (Sam)
