JAKARTA (KR)—Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, gerak cepat dukungan kebijakan fiskal khususnya APBN dalam penanganan bencana Sumatera dengan dana kemasyarakatan Presiden telah disalurkan sebesar Rp 268 miliar untuk 3 provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak.
“Bapak Presiden Prawobo, telah menyalurkan bantuan Presiden melalui dana kemasyarakatan Presiden sebesar Rp 268 miliar untuk APBD 3 provinsi dan 52 kabupaten kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dalam acara konferensi pers ABPNKita, di Jakarta, Kamis (18/12).
Dikatakan, dana yang disalurkan tersebut dibagi Rp 4 miliar kabupaten / kota dan Rp 20 miliar per provinsi.
Baca Juga: Ndarboy Genk Gandeng Dompet Dhuafa Salurkan Donasi Ngamen untuk Sumatra
“ Dana ini masuk ke APBD masing-masing provinsi dan kabupaten kota,” tegasnya.
Dikatakan, tahun 2025 ini APBN telah juga menyiapkan dana tanggap darurat yang berupa dana siap pakai (DSP) dan cadangan bencana yang dikoordinir oleh BNPB serta jadi BNPB juga memiliki cadangan belanja untuk yang sifatnya bencana-bencana alam .
Dana DSP lokasikan untuk 3 provinsi terdampak, ada tambahan dana DSO Rp 1,6 triliun dan cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun 2025 Rp 5 triliun masih tersedia lagi Rp 2,97 triliun dan bisa kita tambah kalau dibutuhkan.
Baca Juga: Jadwal KRL Jogja-Solo Akhir Pekan Ini, Sabtu-Minggu Tanggal 20-21 Desember 2025
Sementara untuk tahun 2026 dana DSO mencapai Rp 250 miliar, dan cadangan bencana Rp 5 triliun dapat digunakan untuk rehab dan rekon.
“ Dalam 2 minggu ini kita akan masuk ke tahun 2026 dan menjalankan APBN 2026, DSP nya ada cadangan bencana kita siagakan lagi Rp 5 triliun, ini memang selalu reguler tiap APBN dengan ketentuan kalau untuk bencana bisa ditambah lagi,” tegasnya.
Dijelaskan, untuk pemanfaatan APBN untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana, pertama Kementerian Keuangan akan melakukan relaksasi penyaluran transfer ke daerah, untuk daerah terdampak bencana transfer ke daerah (TKD) 2025 sudah ditransfer semua 2026 akan dilakukan transfer tanpa syarat salur, hal ini karena kita memahami teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat yang tersedia dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran jadi kita akan Salurkan tanpa syarat alur. Total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026 Rp 43,8 triliun.
Baca Juga: Di UST Yogyakarta, GKR Hemas Ajak Mahasiswa Bersinergi Bangun Bangsa Lewat Penguatan Empat Pilar
Selain itu, sejumlah daerah kabupaten kota yang terdampak bencana itu memiliki pinjaman PEN daerah dan pinjaman pendukung. Dilakukan penundaannlembayaran kewajiban dan perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun.
Serta penghapusan sebagian kewajiban untuk infrastruktur rusak berat yang dibiayai dari pinjaman.
