“ Kita akan melakukan assessment melihat infrastrukturnya kalau infrastrukturnya masih bisa dipakai, kita siap untuk melakukan memberikan restrukturisasi pinjaman diperpanjang tenornya dan dikurangi cicilannya, tapi kalau infrastruktur yang sudah rusak berat bahkan kalau sudah terdampak longsor kemudian sudah sama sekali tidak bisa dipakai maka kita bisa melakukan penghapusan. Atas pinjaman tersebut sehingga tidak menjadi beban pemerintah daerah,” paparnya.
Sementara untuk percepatan klaim asuransi barang milik negara (BMN) oleh sejumlah kementerian dan lembaga mengasuransikan barang milik negara mereka dan bagian dari barang milik negara itu ada yang di daerah bencana, twlah diterbirkan surat edaran Kemenkeu kepada K/L untuk segera identifikasi dan percepat pengajuan klaim asuransi BMN. Serta akan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar relaksasi percepatan klaim asuransi BMN.
Dijelaskan, untuk keseluruhan tahun 2026 atau keseluruhan estimasi kebutuhan Rp 51 triliun. Untuk memenuhinya dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026 dan pemanfaatan anggaran infrastruktur KL Ada sejumlah investasi infrastruktur K/L & Inpres infrastruktur 2026 diprioritaskan di daerah 3 terdampak. (Lmg)
