KRjogja.com, YOGYA - Pemerintah Pusat membagi-bagikan dana insentif fiskal kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap berhasil mengendalikan inflasi.
Selain mendukung pengendalian inflasi, dengan insentif fiskal ini diharapkan dapat mendukung penurunan stunting, peningkatan investasi dan penurunan kemiskinan serta dapat membawa dampak yang bermanfaat untuk daerah, salah satunya DIY.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Agung Yulianta mengatakan dukungan fiskal terhadap pengendalian inflasi terdapat pada 17 satuan kerja, dengan alokasi anggaran Rp2,339 triliun dengan realisasi sampai Oktober 2023 sebesar Rp1,35 triliun.
Tujuh alokasi terbesar satuan kerja yang mensupport pengendalian Inflasi DIY dilaksanakan melalui dukungan penyediaan saluran distribusi berupa konektivitas jalan dan sumber daya air serta pemberian bantuan ternak kepada masyarakat.
Baca Juga: Pameran Prasasti Volume 2 'Kala Romantika' di PAS, Perjalanan Politik Diangkat dalam Karya Seni
"Support fiskal terhadap penghapusan kemiskinan ektrim melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di wilayah DIY secara akumulasi total pagu BLT sebesar Rp130,96 miliar, realisasi Rp68,16 miliar atau 52,05% dari pagu BLT. Dengan total jumlah KPM 18.933 KK," tuturnya di Yogyakarta, Senin (4/11).
Agung menyampaikan peranan fiskal terhadap penurunan prevalensi stunting
difokuskan pada bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi APBN dalam rangka mendorong penurunan angka stunting di wilayah DIY terdapat pada Kemenkes, Kemenag, BPOM, BKKBN, dan Badan Pangan Nasional dengan total pagu Rp62,51 miliar; realisasi sampai dengan akhir Oktober 2023 adalah sebesar Rp37,81 miliar ataun60,48% dari pagu.
'Antara lain untuk peningkatan mutu, keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan pelatihan kesehatan, pengelolaan KUA dan pembinaan keluarga sakinah, pengawasan obat dan makanan, fasilitas pelayanan KB, dan pelatihan percepatan penurunan stunting. Pengalokasian dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan penunjang dalam upaya penurunan stunting baik secara fisik maupun non fisik," terangnya.
Sedangkan alokasi APBN dalam rangka mendorong peningkatan investasi di wilayah DIY, Agung menyatakan terdapat pada Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemenag, Kemendikbudristek dengan total pagu sampai Oktober sebesar Rp4.086,91 miliar dengan realisasi sampai akhir Oktober Rp2.488,06 miliar (
atau 60,88% dari pagu.
"Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai berbagai infrastruktur jalan, irigasi maupun jaringan, bendungan, sarpras pasar, embung, dan air baku (PN), pelayanan kesehatan maupun prasarana pendidikan," imbuh Agung.
Belanja Pemerintah Pusat juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain melalui bantuan perlindungan sosial (perlinsos), bantuan pendidikan serta pembanguan infrastruktur. Program perlindungan sosial dari Pemerintah diantaranya berupa Kartu Prakerja yang telah diterima oleh 12.768 ribu peserta, Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima 925.298 KPM, bantuan sembako bagi 49.626 ribu KPM, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah diterima 1,91 juta peserta.
"Program bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ditargetkan diterima 1.592 mahasiswa, Program Penerima BOS (Kemenag) ditargetkan bagi 27.567 penerima, dan BOPTN dengan target penerima pada empat belas lembaga. Pembangunan/rehabilitasi/
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM, dukungan tersebut dalam bentuk subsidi bunga penyaluran KUR dan penyaluran pembiayaan UMi. Sampai dengan akhir Oktober 2023, penyaluran KUR sudah mencapai Rp4,19 triliun bagi 78.180 debitur dengan penyaluran tertinggi pada Kabupaten Sleman Rp1.299,70 miliar untuk 21.566 debitur. Sedangkan penyaluran UMi sudah mencapai Rp42,19 miliar untuk 10.948 debitur dengan penyaluran tertinggi pada Kabupaten Gunungkidul Rp13,59 miliar bagi 3.803 debitur. (Ira)