KRJOJA.com YOGYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau langsung proses pembangunan gedung DPRD DIY yang berada di Jalan Kenari Kota Yogyakarta, Selasa (29/7). Peninjauan dilakukan guna memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai prosedur.
Berdasarkan pemaparan, progres pembangunannya termasuk positif karena sudah 3,3 persen atau mendahului dari rencana awal. Jadi masih on the track. Diharapkan selama pembangunan berlangsung tidak sampai menimbulkan kasus apapun.
"Kita harus menjaga betul agar proyek ini berjalan sesuai regulasi. Jangan sampai ada korupsi," kata Kasatgas Koordinator dan Supervisi Pencegahan Wilayah Jateng-DIY Azril Zah.
Baca Juga: KSSK Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2025 Mencapai 5 Persen
Apalagi pembangunan gedung DPRD DIY ini termasuk salah proyek strategis dan jadi yang terbesar di Pemda DIY. Peninjauan langsung ini juga jadi program KPK dalam hal pengawasan proyek strategis. Melalui sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) untuk melakukan pencegahan terhadap salah satunya pengadaan barang dan jasa.
"Jadi jangan sampai dari sisi mutu ada yang kurang. Pastikan proyek berjalan sesuai dengan nilai kontrak. Jangan sampai menimbulkan kasus di ujungnya. Harapannya dari sisi dokumentasi dan administrasi lengkap. Tidak hanya fisiknya saja," jelasnya.
Mishap selaku Deputy Project Manager Waskita Cipta mengungkapkan, secara fisik pembangunannya sudah di angka 10 persen. Saat ini ada di tahap pengerjaan struktur dan akan dilakukan pengecoran lantai 4. "Kami upayakan tahun ini bentuk bangunan sudah bisa terlihat dan proyek berjalan sesuai kontrak," ujarnya.
Baca Juga: KSSK Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2025 Mencapai 5 Persen
Fase Pembangunan Gedung baru DPRD DIY dimulai, Jumat (25/4) lalu. Gedung baru DPRD DIY dibangun di luas tapak bangunan 6.094m2 dengan luas total bangunan 27.040m2 dan tinggi bangunan 32m. Pembangunan gedung baru DPRD DIY ini dianggarkan sebesar Rp 293,8 miliar, sebagai bentuk komitmen penyediaan fasilitas yang layak dan mendukung kinerja kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. (Awh)
--