akarta - Pendanaan untuk Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah dihentikan setelah Partai Republik gagal mencapai kesepakatan dengan oposisi dari Partai Demokrat mengenai langkah selanjutnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran.
Ini berarti beberapa tetapi tidak semua layanan pemerintah AS akan terhenti sementara atau shutdown pemerintah AS. Konfrontasi anggaran meskipun merupakan hal yang umum dalam politik AS, pertikaian anggaran ini bisa terasa sangat menegangkan. Demikian mengutip dari BBC, Kamis (2/10/2025).
Hal ini karena Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menghabiskan sembilan bulan terakhir untuk memangkas anggaran pemerintah nasional secara drastis. Ia menuturkan, kebuntuan saat ini dapat memberinya kesempatan untuk melakukan hal yang sama lebih banyak lagi.
Shutdown ini terjadi lantaran Partai Republik dan Demokrat tidak dapat bersatu dan meloloskan RUU yang mendanai layanan pemerintah hingga Oktober dan seterusnya.
Partai Republik mengendalikan Kongres, tetapi di Senat atau majelis tinggi kekurangan 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU anggaran.
Seiring hal itu, Partai Demokrat yang beroposisi memiliki pengaruh. Kedua belah pihak telah berada dalam kebuntuan sengit mengenai anggaran layanan kesehatan dan Partai Demokrat meolak mendukung RUU Partai Republik yang dikatakan akan mempersulit rakyat AS membayar layanan kesehatan.
Mereka menyerukan perpanjangan kredit pajak, yang akan segera berakhir yang membuat asuransi kesehatan lebih murah bagi jutaan rakyat AS, dan untuk pembatalan pemangkasan dana Medicaid yang telah dilakukan Donald Trump.
Partai Demokrat juga menentang pemangkasan anggaran untuk badan-badan kesehatan pemerintah. RUU sementara sebelumnya telah disahkan di DPR, atau majelis rendah, tetapi belum lolos di Senat. Akhirnya pada Rabu, 1 Oktober 2025 AS resmi mengalami penutupan pertama selama hampir tujuh tahun.
Penutupan pemerintah federal berarti semua fungsi pemerintah yang tidak penting dibekukan. Ini akan memengaruhi segalanya mulai dari jaminan sosial, perjalanan udara hingga akses taman nasional.
Badan-badan federal bergantung pada persetujuan pendanaan oleh Kongres agar presiden dapat menandatangani undang-undang anggaran untuk tahun fiskal mendatang. Demikian mengutip dari Sky News, Kamis (2/10/2025).
Jika mereka tidak dapat menyetujui pendanaan, badan-badan tersebut terpaksa ditutup. Ini berarti para pekerja tidak dapat pergi bekerja dan tidak dibayar.
Penyebab utama dari hal ini adalah kebuntuan politik yang sering terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres. Mereka kerap kali tidak mencapai konsensus mengenai rancangan undang-undang (RUU) pendanaan anggaran tahunan, yang menjadi pemicu utama terjadinya shutdown.
Baca Juga: Ibu di Banyumas Perjuangkan Nafkah 5 Anak, Tuntut Tanggung Jawab Mantan Suami Pegawai BUMN
Sebagai contoh, dalam kasus shutdown yang disebutkan pada 1 Oktober 2025, Partai Demokrat menuntut perpanjangan subsidi layanan kesehatan dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA).