SEMARANG - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyelesaikan payung hukum tentang kebijakan baru di bidang kelautan dan perikanan nasional yang berlandaskan ekonomi biru (blue economy).
Inti dari blue economy bidang kelautan dan perikanan yaitu kebijakan penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota dan zonasi penangkapan serta melakukan konservasi di laut Indonesia. Ada 6 zona penangkapan yang terkait di dalamnya, tujuannya mengatur dan memudahkan masyarakat nelayan Indonesia menangkap' ikan dan investor kelautan nasional dan internasional menjalankan investasinya.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ir Sakti Wahyu Trenggono MM IPU didampingi anggota FPKB DPR RI Abdul Kadir Karding MSi (Ketua DPP Kerapu 20217-2022 yang juga Dewan Penasehat "Kerapu" 2022-2027) saat sebagai pembicara pada Munas IV Keluarga Alumni Perikanan Undip (Kerapu) di Semarang, Minggu (11/9/2022) menyampaikan implementasi ekonomi biru diharapkan serta yakin bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan tanah air.
Juga ada kebijakan dalam setahun harus ada satu bulan khusus tanpa penangkap ikan, digunakan untuk membersihkan laut dari sampah plastik dan sampah lainnya yang ada di laut Indonesia. Nelayan mengambil dan mengumpulkan sampah, yang kemudian dibayar sesuai harga ikan terendah. Sampah laut diolah untuk mendapatkan nilai ekonomis.
”Seperti diketahui, ekonomi biru adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan. Konsep ekonomi biru lainnya adalah kebijakan perluasan wilayah konservasi laut. Tujuannya agar serapan karbon tinggi dan naiknya stok ikan di setiap zona penangkapan ikan" ujar Menteri KKP.
Program Ekonomi Biru yang dijalankan di antaranya pengembangan budidaya laut dan pesisir. Targetnya mengurangi jumlah penangkapan ikan di laut untuk menjaga populasi. Untuk budidaya ini, akan mendorong produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.
"Juga pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil. Targetnya untuk menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi. Semua program ekonomi biru dimulai tahun 2022 lewat program bulan cinta laut. Targetnya tahun 2030 mengurangi sampah laut hingga 70 persen, nelayan Indonesia makin sejahtera, konservasi ekosistem laut terjaga" tandas Menteri Sakti Wahyu Trenggono. (Sgi)
Sementara itu, ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kerapu 2022-2027, Imza Hermawan mengatakan siap melanjutkan program kepemimpinan yang lama. Juga terus membangun jejaring antar alumni, melakukan berbagai kegiatan sosial, membantu adik kelas dalam beasiswa dan mencari pekerjan.
”Tidak kalah penting ikut turut serta dalam membangun sektor perikanan di Tanah Air untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan atau blue economy” ujar Imza (Sgi)
