SEMARANG, KRJOGJA.com - Angka pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI AD di wilayah Kodam IV Diponegoro pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga 31,69%, atau 97 perkara. Hal ini turun jauh dari angka pelanggaran yang tercatat di tahun 2018 sebanyak 142 perkara.
Komandan Pomdam IV Diponegoro, Kolonel CPM Salidin SH MHum mengungkapkan angka pelanggaran yang menonjol yakni desersi sebanyak 31 perkara, kedua tidak hadir tanpa ijin (THTI) sebanyak 12 perkara dan penipuan 6 perkara. Jika dibanding tahun 2018, desersi 37 perkara, THTI 6 perkara, penipuan 13 perkara, penganiayaan 12 perkara, asusila 11 perkara, kecelakaan lalu lintas 9 perkara dan perzinahan 7 perkara.
“Kami bersyukur selama tahun 2019 perkara penganiayaan, asusila, kecelakaan lalu lintas dan perzinahan tidak ada," ungkap Salidin di Markas Pomdam IV Diponegoro, Kalibanteng Semarang, Jumat (14/02/2020).
Untuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, Pomdam IV Diponegoro menangani 1 perkara. Sedangkan di tahun 2018 ada 4 perkara. Data pelanggaran prajurit TNI ini disampaikan Danpomdam IV Diponegoro dalam rangka Pembukaan Gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Polisi Militer Tahun Anggaran 2020 di lingkup Kodam IV Diponegoro yang meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer 'Waspada Keris 2020' dan 'Citra Wira Keris 2020' dibuka oleh Kasdam IV Diponegoro Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, dengan Komandan Upacara Dandenpom Purwokerto Letkol CPM Heru. Dalam sambutan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP yang dibacakan Kasdam IV Diponegoro menekankan bahwa TNI dituntut untuk terus meningkatkan profesionalitasnya.
“Salah satu ciri dari profesionalitas adalah disiplin yang tinggi dan salah satunya upaya TNI dalam memelihara kedisiplinan yang tinggi melalui Operasi Penegakan Ketertiban dan Operasi Yustisi,†tegasnya.
Panglima TNI mengimbau, sebelum menegakkan disiplin, maka seluruh satuan dan personel Polisi Militer TNI harus terlebih dahulu menguasai tugas dang tanggungjawabnya serta berdisiplin tinggi. "Petugas tidak bersikap arogan di lapangan, namun harus tegas dan tidak ragu-ragu, serta mengedepankan profesionalitas. Terapkan inovasi-inovasi baru penegakan hukum yang dapat meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pencapaian tugas pokok," ungkap Panglima TNI dibacakan Kasdam IV Diponegoro.
Brigjen TNI Teguh Muji Angkatan mengatakan bahwa operasi ini digelar selama sepanjang satu tahun bertujuan menekan angka pelanggaran dan menekankan disiplin prajurit TNI, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Semua yang terlibat selain Polisi Militer, juga Provoost Satuan serta instansi terkait seperti BNN dan instansi pendamping seperti Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan lainnya. (Cha)
