Ketua Komisi D DPRD Jateng Promosi Doktor : Rekrutmen dan Mobilisasi Harus Sinkron

Photo Author
- Kamis, 8 November 2018 | 09:10 WIB

SEMARANG,KRJOGJA.com – Ketua Komisi D DPRD Propinsi Jateng Ir H Alwin Basri MM MIkom hari ini direncanakan menjalani Ujian Promosi Doktor (S3) Prodi S3 Administrasi Publik Fisip Undip di sekolah Pascasarjana Undip kampus Imam Barjo SH, Kamis (8/11/2018). Pada ujian tersebut promovendus akan mempertahankan disertasi 'Manajemen Parpol Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik: Studi Kasus PDI Perjuangan pada Pemilukada Serentak di Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kab Purbalingga tahun 2015'.

Pria asal (kelahiran) Yogyakarta, suami dari Wakil Walikota Semarang Ir Hj Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) dan ayah dari M Farras Razin Perdana SKed (Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran Undip) ini pada ujian promosi doktornya akan didampingi promotor Prof Dr Dra Sri Suwitri MSi, co promotor I Dr Kismartini MSi, dan Co Promotor II Yuwanto PhD. Sedangkan tim penguji diketuai Dekan Fisip Undip Dr Sunarto MSi.

Lewat penelitian yang dilakukan di Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kab Purbalingga saat pemilukada serentak 2015, Alwin Basri menyimpulkan sejumlah temuan di antaranya semua rekruitmen calon kepala daerah dan mobilisasi partai harus berjalan sinkron. Partai harus mampu melakukan rekruitmen pemimpin atau kepala daerah yang baik, visioner, dan mengerti kebutuhan rakyat. Namun rekruitmen ini tidak berfungsi kalau mobilisasi tidak bisa berjalan baik, sehingga keduanya harus berjalan secara sinkron. 

Alwin Basri juga melihat cara untuk memenangkan kompetisi sebagai calon anggota dewan ataupun calon kepala daerah di antaraya harus selalu memelihara konstituennya.  “"Masa memelihara” tidak hanya saat pilihan saja (sehingga masyarakat akan minta lebih berupa “money politik”)  tetapi terus memelihara konstituen dengan cara memenuhi keinginan konstituen asalkan wajar sehingga dipastikan rakyat ingat pada calon anggota dewan ini dan akan memilihnya kembali.

“Kesimpulan lainnya di disertasi ini, pemerintahan daerah yang baik atau good government (GG) ditandai dengan sembilan poin penting menyangkut partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi yang strategis. Pimpinan mestinya harus bisa memiliki sebanyak mungkin dari  poin GG tersebut, syukur bisa semuanya” ujar Ketua Komisi D DPRD Propinsi Jateng yang juga calon anggota DPRD Jateng 2019-2022 Dapil Jateng IV (daerah pemilihan Kab Pati dan Kab Rembang) dari Partai PDI Perjuangan ini. (sgi)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: tomi

Tags

Rekomendasi

Terkini

Libur Nataru, PLN Siagakan 315 SPKLU di Jateng-DIY

Jumat, 19 Desember 2025 | 23:10 WIB

FEB Unimus Gelar Entrepreneurship Expo and Competition

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:30 WIB

HISPPI PNF Jawa Tengah Resmi Dikukuhkan

Jumat, 12 Desember 2025 | 16:10 WIB

Kasus HIV/AIDS di Salatiga 1.055 Kasus

Kamis, 11 Desember 2025 | 10:05 WIB
X