SEMARANG, KRjogja.com – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak harus pada 27 Juni 2018 mendatang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Ahmad Muqowan menegaskan hal ini saat memimpin rapat kerja dengan KPU Jateng dan para stakeholder, di Gedung KPU Jateng Senin (25/6). Menurut Muqowan, pilkada serentak secara nasional akan dilaksanakan di 171 daerah, dengan rincian 115 Kabupaten, 30 Kota dan 17 Provinsi.
Menurut Muqowam, pengawasan terhadap jalanya Pilkada dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22C ayat (1) jo. Pasal 22E ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan dasar hukum dari keberadaan dan fungsi DPD RI sebagai salah satu Lembaga Negara yang Anggotanya dipilih setiap provinsi melalui pemilihan umum.
“DPD merupakan representasi daerah dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah melalui fungsi yang dimilikinya salah satunya adalah fungsi pengawasan,†ujarnya.
Hal lain yang diperhatikan mendapat perhatian menurut Muqowam, adalah soal rekapitulasi perhitungan suara. Rekap hasil perhitungan juga jadi bagian dari penyelenggaraan Pilkada. “Saya yakin mekanisme pengawasan sudah baik di KPU dan Bawaslu.
DPD RI berharap ke depan pemaksimalan teknologi harus dilakukan, seperti halnya di Amerika dimana pemilihan suara dilaksanakan pagi, hasil pemungutan suaranya sudah bisa diperoleh pada malam hari. “Ini penting agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap KPU" tegas Muqowan.
Muqowan mengakui soal money politic selalu mengganggu kualitas pemilihan dan meresahkan masyarakat, dan menodai pemilihan yang demokratis. Untuk itu Muqowan minta agar Bawaslu dan KPU tegas terhadap pelaku money politic. (Bdi)
