KUDUS, KRJOGJA.com - Sebanyak 36 instansi mulai BUMN hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten di Jawa Tengah meminta pendampingan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam kegiatan atau proyek publik 2017 dengan nilai total mencapai Rp 50 triliun. Melalui keikutsertaan program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) tersebut, diharapkan dapat menghindari potensi terjadinya penyimpangan.
Hal itu diungkapkan Sekretaris TP4D Kejati Jawa Tengah Wiranto, saat melakukan pendampingan proyek pembangunan Trade Center di Desa Jatiwetan Kecamatan Jati senilai Rp 12,46 miliar, serta kegiatan revitalisasi Pasar Ternak di Desa Gulang Kecamatan Mejobo sebesar Rp 15,02 miliar, Kamis (19/10/2017) siang. Pembangunan kedua proyek tersebut di bawah kendali Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.
“Tujuan pendampingan untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Kalau dari awal ditemukan kesalahan, diutamakan perbaikan,†ujarnya, didampingi Ketua Sub Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Jateng, MA Munir.
Dalam pengawasan kegiatan di Dinas Perdagangan Kudus, yakni pembangunan Trade Center dan Revitalisasi Pasar Ternak, menurut Wiranto, proses pekerjaan sudah sesuai rencana. “Secara teknis tidak ada masalah. Kami berharap kegiatan tersebut dapat selesai sesuai waktu,†katanya.
Dengan adanya TP4D, pelaksanaan proyek diharapkan berjalan lebih baik sehingga hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat. Pihaknya akan melakukan pengawasan kedua proyek itu hingga selesai. Yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu spesifikasi dan kualitas bangunan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam kegiatan itu, Imam Andi Santoso mengatakan. terdapat empat proyek senilai Rp 55 miliar yang dimintakan pendampingan, yaitu rehab atap Pasar Kliwon (Kota), revitalisasi Pasar Ternak, pembangunan Trade Center, serta proyek penataan tempat usaha pedagang kaki lima (PKL), asongan, dan terminal wisata di Desa Colo, Dawe. “Untuk Trade Center dan Pasar Ternak, rampung Desember mendatang,†ungkapnya. (Trq)
