SEMARANG, KRJOGJA.com - Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, Semarang, Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA mengusulkan dihentikannya sistem pilkada secara langsung oleh rakyat. Pilkada langsung oleh rakyat menimbulkan implikasi yang kompleks utamanya melahirkan politik transaksional, politik uang hingga besarnya beban modal yang ditanggung pasangan calon.
"Lebih baik dihentikan dan dikembalikan ke sistem perwakilan melalui DPRD. Sistem ini selaras dengan terminologi Islam yang disebut ahlul halli wal aqdi (AHWA) sekaligus sesuai Sila ke-4 Pancasila,†tegasnya, Minggu (17/09/2017), menanggapi makin bertambahnya kepala daerah yang terjaring “Safari Operasi Tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Terakhir, Sabtu (16/9), siang, KPK melakukan OTT terhadap Walikota Batu Edi Rumpoko yang diduga terkait proyek mebeler. (KR/17/9). Sejak April 2016 hingga 17 September 2017, sebanyak 12 Kepala Daerah terjaring Safari OTT.
Prof Rofiq menegaskan, kasus korupsi yang mewabah di kalangan kepala daerah, menunjukkan fenomena Gunung Es. Di permukaan tampak kecil atau hanya beberapa saja, tapi sebenarnya di dalamnya besar. Terindikasi, fenomena budaya "setor" dari proyek hingga kini masih tumbuh dan belum berubah meski regulasinya sudah baik,†sorotnya.
Menurut Prof Rofiq, fenomena ini sebagai implikasi negatif atas pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat yang membutuhkan ongkos politik tinggi. Mulai dari "mahar" politik, "walimah" politik, nafkah politik hingga ubo-rampe politik lainnya, seperti THR politik yang jumlahnya besar. (Isi)
