KENDAL (KRjogja.com) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kendal melakukan aksi damai menolak kebijakan pemerintah tentang Program Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP). Aksi yang diikuti sekitar 50 dokter mewakili IDI Kendal diawali dengan long march dari Alun-alun Kendal menuju Kantor Bupati Kendal Senin (24/10).
Para dokter selanjutnya menemui Bupati Kendal Mirna Annusa untuk meminta dukungan terkait dengan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut.
Wakil Ketua IDI Kendal, dr Budi Mulyono mengatakan, aksi damai ini dilakukan serentak oleh IDI seluruh Indonesia di semua daerah bersamaan dengan IDI pusat yang melakukan aksi damai ke Kemenkes RI di Jakarta. Dikatakan, sesuai progran DLP, pendidikan dokter akan ditambah tiga tahun lagi, yaitu setelah lulus menjadi dokter umum.
"Setelah lulus dokter umum, harus sekolah lagi selama tiga tahun, baru bisa melakukan praktek, dan yang menjadi keberatan meski sudah menjalani pendidikan tambahan selama tiga tahun namun masih menyandang gelar dokter umum,"ujar Budi.
Dokter Budi mengatakan, IDI menolak program DLP karena kebijakan tersebut hanya memboroskan anggaran pemerintah. Selain itu, kebijakan tersebut juga belum dilakukan kajian yang melibatkan pihak IDI. "Penolakan kebijakan ini merupakan hasil muktamar IDI tahun 2016,"lanjutnya.
Semantara itu, senada dengan IDI Kapaten Kendal, Bupati Kendal dr Mirna Annisa juga tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan tersebut dibuat karena kepentingan politik tertentu. "Seharusnya kebijakannya sesuai dengan kepentingan banyaknya dokter yang sudah dilahirkan di Indonesia,"ujar Mirna. (Ung)
