Krjogja.com - DEMAK - Sosialisasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak berlangsung dinamis, Jumat (22/09/2023). Seiring tidak setujunya warga Desa Purwosari Kecamatan Sayung terkait lokasi pembangunan rusun, yang disebutkan menjadi pusat kegiatan warga.
Hadir pada kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Sayung itu Plt Kepala Dinas PUTR Kabupaten Demak Rudatin Suryandari, AKP Sumarno mewakili Kapolres Demak, Kabid Aset BPKPAD Fatchul Imam SE MSi MA, dan Sekretaris Dinas LH Sudarwanto. Disamping juga Camat Sukarman SSos MM dan jajaran Forkompimcam Sayung, serta sejumlah tokoh masyarakat Desa Purwosari Sayung yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Purwosari (Asmapur).
Plt Kepala Dinputaru Kabupaten Demak Amir Mahmud SSos MT menyampaikan, rencana pembangunan rusun MBR menindaklanjuti audiensi warga terdampak banjir rob di Dukuh Mondoliko Desa Bedono Kecamatan Sayung dengan DPRD Kabupaten Demak pada 1 Februari 2021. Bahwa karena terendam rob bertahun-tahun, hidup mereka terisolasi. Tak hanya akses jalan terputus, sambungan listrik juga seringkali padam.
Audiensi tersebut direspon Bupati Demak dr Hj Eistianah dengan menawarkan program pembangunan baru dan relokasi bagi yang memiliki lahan sebagai bagian upaya menyediakan hunian layak. Program tersebut telah terlaksana pada 2022 dan 2023.
“Sedangkan pembangunan rumah susun yang juga menjadi alternatif solusi hunian layak warga terdampak rob belum terlaksana, karena keterbatasan anggaran daerah. Sehingga bupati mengajukan bantuan ke pemerintah pusat melalui Kemen PUPR pada awal 2023. Alhamdulillah pada September ini mendapatkan respon positif,” ujarnya.
Sehubungan itu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa lll sebagai kepanjangan tangan Kemen PUPR melakukan verifikasi lapangan. Dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lahan bakal lokasi pembangunan rusun MBR, sebagai bagian persiapan.
“Mengingat lokasi tersebut, eks-Kantor Kecamatan Sayung yang masuk wilayah Desa Purwosari, juga termasuk area terdampak rob,” imbuhnya.
Disisi lain, meski pada prinsipnya warga Desa Purwosari tidak keberatan dengan pembangunan rusun, namun mereka berpandangan lain. Utamanya terkait lahan yang rencananya akan dibangun rusun.
Salah satunya seperti disampaikan Ketua BPD Purwosari Nasirun. Menurut dia, mestinya pembangunan rusun MBR tidak di lahan eks-Kantor Kecamatan Sayung. Sebab lahan seluas kurang lebih 9.255 meter persegi itu kini menjadi pusat kegiatan masyarakat.
“Tak hanya menjadi tempat bermain anak-anak dan lapangan olahraga masyarakat, namun juga menjadi arena Purwosari Festival. Yakni agenda tahunan masyarakat dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI, yang berisi bazar UMKM,” ujarnya.
Hal sama disampaikan Kades Purwosari Nur Kholis. Menurutnya, pembangunan rusun hanya akan menambah persoalan rob di Purwosari.
“Saat ini saja rob kalau sudah datang lama pergi (surut)-nya. Apalagi ditambah adanya rusun. Belum lagi jika nanti penghuni rusunnya jorok. Purwosari yang rutin terendam rob pasti akan semakin terlihat kumuh,” tukasnya.
Menanggapi hal itu, Amir Mahmud menjelaskan, pembangunan rusun oleh Kemen PUPR tentunya dengan teknik konstruksi khusus. Sehingga kekhawatiran masyarakat tentang rob yang semakin parah dan kekumuhan yang bakal timbul sebenarnya tidak perlu ada.
“Namun apapun pendapat masyarakat kami tampung, dan akan kami sampaikan ke pimpinan dalam hal ini bupati. Sebagai bahan laporan ke Kemen PUPR,” pungkas Amir Mahmud. (*)
