KRjogja.com, SEMARANG – Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengungkapkan, di Jawa Tengah terdapat sembilan kabupaten/kota berstatus tanggap darurat bencana banjir. Untuk itu masyarakat di Sembilan daerah tersebut diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengungkapkan hal ini kepada wartawan di Semarang Senin (18/3), usai Rapat Koordinasi Kebencanaan Tingkat Jawa Tengah Tahun 2024 di kantor Gubernur. Kesembilan daerah yang berstatus tanggap darurat bencana tersebut meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, dan Grobogan.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem masih memungkinkan terjadi hingga 20 Maret 2024 mendatang. Setelah itu, baru mengalami tren penurunan curah hujan. Adapun masa peralihan (pancaroba) baru pada April-Mei.
Nana Sudjana mengatakan, Jawa Tengah merupakan daerah yang rawan bencana. Sejak Januari hingga 14 Maret 2024, BPBD Jateng telah mencatat sebanyak 134 kejadian bencana, yang meliputi 61 angin kencang, 53 banjir, 18 tanah longsor, dan 2 kebakaran permukiman/gedung. Atas rentetan bencana itu, menyebabkan 226.601 jiwa terdampak, 36.086 jiwa mengungsi, dan 15 korban meninggal dunia.
Bahkan, lanjut Nana, dalam kurun waktu 1 minggu terakhir (8-14 Maret 2024) telah terjadi sebanyak 30 di kejadian bencana besar di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Pada kurun waktu tersebut tercatat sebanyak 14 kejadian banjir dan 16 kejadian angin kencang yang tersebar di 20 Kabupaten/Kota. Kejadian banjir yang menonjol meliputi Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.
Menurut Nana, cuaca ekstrem akhir-akhir ini telah mengakibatkan meningkatnya kejadian bencana secara signifikan. Dalam penanggulangan bencana, Pemprov Jateng telah menerbitkan beberapa regulasi, memberikan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu juga menggandeng stakeholder terkait untuk memberikan bantuan dalam bentuk dukungan personil, peralatan, maupun logistik.
"Menghadapi bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, pemerintah di kabupaten/kota dan Pemprov Jawa Tengah tidak mampu bekerja sendiri. Kami membutuhkan bantuan dari Pusat dan dari masyarakat," tutur Gubernur.
BNPB juga sudah memberikan bantuan peningkatan alokasi anggaran, penguatan sumber daya, dukungan peralatan, penguatan infrastruktur, dan langkah-langkah pemulihan pasca bencana. Sedangkan BMKG membantu terkait rekayasa cuaca dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca (TMC) agar curah hujan dapat dikendalikan. Langkah tersebut untuk meminimalisasi risiko terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
Gubernur minta kepada Bupati/Walikota agar melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bencana, penanganan darurat bencana serta perencanaan rehabilitasi bencana. Untuk itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan. “Kami sudah menyiapkan untuk evakuasi. Posko kesehatan kami standby terus, dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tanggul-tanggul yang ada akan dievaluasi dan secara bertahap dan akan melakukan perbaikan," tutur Nana Sudjana. (Bdi)
