KRjogja.com, CILACAP – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan bantuan intervensi kerawanan pangan kepada 18.567 keluarga kurang mampu di Jawa Tengah. Bantuan tersebut merupakan bentuk intervensi pengendalian kerawanan pangan dan gizi.
Demikian dikatakan Sekda Jawa Tengah Sumarno saat peluncuran bantuan pangan intervensi kerawanan pangan dan gizi, di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti, Kabupaten Cilacap, Rabu (12/6). Bantuan dari Bapanas tersebut untuk empat kabupaten dengan total 39 desa.
Sumarno mengatakan, bantuan tersebut sebagai upaya bersama untuk menuntaskan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting di di Jawa Tengah.
"Pemprov Jateng berterimakasih kepada kepala Bapanas. Ini bentuk kolaborasi dalam menangani kemiskinan ekstrem dan stunting,” tutur Sumarno.
Sacara rinci, bantuan itu meliputi 6.798 paket untuk warga Cilacap, 4.596 paket untuk Kebumen, 3.552 paket Purworejo, dan 3.621 paket untuk masyarakat di Banjarnegara. Isi paket bantuan berupa kornet sapi, sarden ikan, garam yodium, minyak goreng, bihun jagung dan kacang hijau.
Sasaran penerima bantuan adalah Keluarga Rawan Pangan (KRP) pada kelompok pengeluaran 10% terbawah yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menurut Sumarno, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting tidak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama dengan berbagai pihak.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, di Indonesia masih terdapat sekitar 68 daerah rawan dan rentan pangan. Daerah tersebut tersebar di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3T-P) serta beberapa wilayah kepulauan. Selain itu, masih terdapat 8,53 persen masyarakat masih kurang gizi.
Menurut Arief, intervensi pengendalian kerawanan pangan dilakukan serentak di delapan provinsi, di 20 kabupaten/kota di 233 desa. Menurut Arief, pemerintah memiliki beberapa bantuan pangan, diantaranya bantuan pangan bentuk beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan untuk stunting sebanyak 1,4 juta penerima bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan, dan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP).
"Data untuk bantuan intervensi kerawanan pangan ini diambil dari data percepatan kemiskinan ekstrem. Dulu ada 74 wilayah, sekarang tinggal 68 wilayah," tutur Arief Prasetyo Adi. (Bdi)
