30 Daerah di Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan

Photo Author
- Rabu, 24 Juli 2024 | 11:25 WIB
 Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kiri) berbincang serius dengan kepala BNPB Suharyanto (Budiono)
Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kiri) berbincang serius dengan kepala BNPB Suharyanto (Budiono)


Krjogja.com - SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, di Jawa Tengah sudah ada 30 kepala derah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sedangkan lima kabupaten/kota belum menetapkan status darurat kekeringan karena kondisinya masih aman.

Nana Sudjana mengatakan hal ini saat memimpin rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, di Semarang Selasa (23/7). Sesuai data per 22 Juli 2024, upaya droping air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota, dengan rinciannya untuk 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sebanyak 8.637 KK/26.725 jiwa.

Menurut Nana, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau 2023. Puncak musim kemarau 2024 berada di bulan Juli.

Meskipun demikian, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut. Upaya itu meliputi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), rapat koordinasi dengan stakeholder, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.

"Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Menyikapi ancaman kekeringan, kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini. Kami menghimbau kepada bupati/walikota agar meningkatkan kewaspadaan potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan,” tutur Gubernur.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah terbakar. Untuk itu harus ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya, karena tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana.

Menurut Gubernur, berbagai upaya tersebut harus dilakukan mengingat tahun lalu (2023) terdapat 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengalami kekurangan air bersih pada saat kemarau.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, mulai Minggu ketiga Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 mm. Situasi tersebut menunjukkan sudah masuk musim kemarau.

"Meski tidak ada El Nino, bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi. Di awal sampai pertengahan tahun bencana di Jawa Tengah relatif tidak banyak, tetapi harus tetap waspada. Per hari ini sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla," katanya.

Pada 2023 lalu, kekeringan dan kebakaran hutan, gunung, dan tempat pembuangan akhir sampah terjadi di Jawa Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi potensi bencana itu dengan berbagai upaya, diantaranya menyalurkan bantuan dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jateng berupa peralatan dan anggaran operasional. BNPB dan Pemprov Jateng juga akan membantu untuk distribusi air bersih dan penggalian sumur tersier agar kebutuhan air di musim kemarau teratasi. (Bdi)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Tomi Sujatmiko

Tags

Rekomendasi

Terkini

Libur Nataru, PLN Siagakan 315 SPKLU di Jateng-DIY

Jumat, 19 Desember 2025 | 23:10 WIB

FEB Unimus Gelar Entrepreneurship Expo and Competition

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:30 WIB

HISPPI PNF Jawa Tengah Resmi Dikukuhkan

Jumat, 12 Desember 2025 | 16:10 WIB

Kasus HIV/AIDS di Salatiga 1.055 Kasus

Kamis, 11 Desember 2025 | 10:05 WIB
X